Rabu, 8 April 2026
Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Regional

Kemenlu RI Tegas Minta Negara-negara Patuhi Batas Maritim

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta setiap negara patuh terhadap batas maritim yang telah disepakati.

Tribun Jateng/ Agus Salim
Perwakilan Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Syahda Guruh Langkah Samudera saat mengisi seminar internasional Universitas Diponegoro di Hotel Padma Semarang, Selasa (29/8/2023). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta setiap negara patuh terhadap batas maritim yang telah disepakati.

Penghormatan batas maritim penting untuk menghindari ketegangan antarnegara.

Hal ini disampaikan perwakilan Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemenlu RI, Syahda Guruh Langkah Samudera saat seminar internasional hukum Universitas Diponegoro di Hotel Padma Semarang, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, penentuan batas maritim memiliki dampak positif menghindari kisruh antarnegara. 

"Kalau kita punya batas yang baik maka akan memiliki pemanfaatan yang baik, nggak akan terjadi nelayan ngambil ikan di wilayah batas negara lain. Jadi saya kira ini sangat penting," katanya.

Baca juga: NASA Tuding China Akan Ambilalih Bulan, Kemenlu Tiongkok: Ruang Angkasa Bukan Domain Perang

Syahda mengatakan, Indonesia telah membuat 21 perjanjian batas maritim dengan berbagai negara. Terbaru, 3 perjanjian diteken dengan Malaysia sebanyak 2 kali dan Vietnam.

"Sejak 40 tahun ada 21 perjanjian batas maritim. Kalau 17 tahun ke belakang sejak 2005 sampai sekarang ada 3 perjanjian," ucapnya.

Ketua panitia seminar, Darminto Hartono mengatakan perlu peningkatan kesadaran dan keberlanjutan upaya negara dalam penetapan batas wilayah maritim. Hal itu harus dilakukan sejak dini.

Berpijak dari hal itu juga, Fakultas Hukum Undip menggelar kajian seminar internasional yang dihadiri Kemenlu RI.

Melalui forum itu, Undip berencana mengelola pusat kajian hukum maritim sebagai langkah awal menjaga kemaritiman Indonesia.

"Melibatkan anak muda, dengan harapan mereka menyadari kalau kita punya laut yang luas dan harus dirawat. Juga menyadari batas-batas yang kemudian bisa dikembangkan," kata Darminto Hartono.

Dekan Fakultas Hukum Undip, Retno Saraswati mendukung langkah negara meneken perjanjian maritim. Menurutnya, Indonesia punya kekayaan maritim yang harus dirawat. 

"Memberikan pencerahan masyarakat, karena Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa, termasuk bidang maritim," katanya saat memberi sambutan.

 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved