Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

BHP Semarang

Kadivmin Kemenkumham Jateng Dampingi Proses Awal Hibah Tanah Lapas Kelas IIB Batang

"Kami akan terus berkoordinasi dan mohon bantuan juga nantinya dari Kemenkumham untuk proses sertifikasi kedepan" imbuhnya.

Editor: Editor Bisnis
Istimewa
Kadivmin Kemenkumham Jateng Dampingi Proses Awal Hibah Tanah Lapas Kelas IIB Batang 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Rencana Proses Hibah Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang memasuki tahap pengukuran Tanah.

Status kepemilikan tanah Lapas seluas kurang lebih 2 Ha yang saat ini masih dipegang Pemkab Batang akan dilakukan pindah kepemilikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. 

Untuk diketahui, selama ini tanah yang ditempati Lapas Batang menggunakan sistem pinjam pakai dari Pemkab Batang sejak awal berdirinya Lapas. Hal ini sekaligus untuk menertibkan aset yang dimiliki oleh Pemkab Batang.

Hadir langsung pada kesempatan itu Kepala Divisi Administrasi Kanwil Jateng, Hajrianor bersama Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono dan tim mengawal proses awal pengukuran tanah Lapas Batang, Kamis (31/08).

Turut hadir, Tim pengukuran dari Pemkab Batang Kasubbag Administrasi Kewilayahan, Kh. Anam, Perangkat Desa Rowobelang, Sungkawa, beserta petugas ukur dari BPN Kab. Batang.

Kadivmin Kemenkumham Jateng Dampingi Proses Awal Hibah Tanah Lapas Kelas IIB Batang
Kadivmin Kemenkumham Jateng Dampingi Proses Awal Hibah Tanah Lapas Kelas IIB Batang (Istimewa)

Menanggapi proses pengukuran tanah tersebut, Hajrianor menyampaikan apresiasi terkait rencana hibah ini.

"Kami atas nama pimpinan memberikan apresiasi terkait rencana hibah ini, upaya untuk menertibkan aset agar jelas proses pengelolaannya" ungkapnya.

Selanjutnya, Kasubbag Adwil Kh. Anam berharap proses awal pengukuran tanah ini dapat berjalan dengan lancar hingga proses sertifikasi.

Kadivmin Kemenkumham Jateng Dampingi Proses Awal Hibah Tanah Lapas Kelas IIB Batang
Kadivmin Kemenkumham Jateng Dampingi Proses Awal Hibah Tanah Lapas Kelas IIB Batang (Istimewa)

"Tahapan ini kita berupaya untuk menentukan titik koordinat untuk peta ukurnya, kemudian nanti kita sampaikan pada DPRD Batang untuk persetujuan hibah" terangnya.

"Kami akan terus berkoordinasi dan mohon bantuan juga nantinya dari Kemenkumham untuk proses sertifikasi kedepan" imbuhnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved