Kerusuhan Ormas Barisan Siratal Mustaqim Vs Gerakan Pemuda Kabah di Muntilan Dinyatakan Selesai

TRIBUNJATENG.COM, SURAKARTA - Pejabat Gubernur Jawa Tengah sementara, Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana, dengan tegas mengonfirmasi bahwa konflik antara dua organisasi masyarakat (ormas) di Muntilan, Kabupaten Magelang, yang terjadi beberapa waktu lalu, telah berhasil ditangani dengan baik.

"Memang sebelumnya terjadi gesekan dan ketegangan di wilayah Muntilan. Alhamdulillah, kami telah berhasil menyelesaikannya," ungkap Nana di Hotel Alila, Kota Surakarta, pada hari Selasa, 17 Oktober 2023.

Nana menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di Muntilan melibatkan dua ormas, yaitu Barisan Siratal Mustaqim dan Gerakan Pemuda Ka'bah.

Meskipun banyak yang mencoba mengaitkannya dengan isu politik, setelah diselidiki lebih lanjut, konflik ini ternyata merupakan perselisihan antara ormas.

Ketika konflik pecah, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah dan Panglima Kodam IV/Diponegoro segera memberikan instruksi kepada bawahannya, termasuk Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Komandan Kodim (Dandim), untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Penanganan masalah ini juga melibatkan koordinasi dengan Bupati Magelang. "

Kami segera turun tangan saat konflik terjadi, dan kini masalah tersebut telah diselesaikan. Kami tetap waspada dan terus memetakan wilayah yang memiliki potensi konflik," tambahnya.

Namun, Nana mengingatkan pentingnya tetap waspada dan terus memetakan daerah-daerah yang berpotensi menjadi lokasi konflik.

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara dua kelompok masyarakat di Muntilan, Kabupaten Magelang, pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

Kejadian ini bermula ketika salah satu kelompok mengadakan kegiatan sekitar pukul 15.00 WIB.

Setelah kegiatan tersebut selesai, terjadi pergesekan dan salah paham antara dua kelompok, yang pada akhirnya memicu bentrokan.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Setelah insiden tersebut, Pejabat Gubernur Jawa Tengah segera memerintahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kesbangpolinmas) Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan dan pemetaan wilayah.

Sementara itu, berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jawa Tengah masuk dalam kategori rawan sedang.

Namun, terdapat tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam kategori rawan tinggi, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kendal.

Nana menekankan pentingnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kesbangpolinmas) untuk lebih berhati-hati dalam memantau kerawanan di Jawa Tengah ini.