Perda Pesantren di Blora Masih Tunggu Evaluasi Gubernur Jateng

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Peraturan Daerah (Perda) Pesantren di kabupaten Blora hingga saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahmad Labib Hilmy kepada tribunmuria.com, Kamis (19/10/2023).

“Sekarang masih evaluasi gubernur (Jawa Tengah) setelah itu baru bisa dibuat salinan Perbupnya,” ucap Ahmad Labib Hilmy. 

Baca juga: Kabupaten Kudus Kirim 9 Ponpes pada Expo Kemandirian Pondok Pesantren Sambut HSN 2023

Gus Labib - sapaan akrabnya menjelaskan, sejauh ini, tugas dari legislatif sudah dilaksanakan dalam perjalanan pembentukan Perda Pesantren di Kabupaten Blora.

Lanjutnya, dengan adanya Perda Pesantren memang menjadi angin segar bagi pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Blora.

Pasalnya, nantinya melalui Perda tersebut kesejahteraan pesantren di Kabupaten Blora akan lebih terjamin.

“Mulai dari pembelajaran dan sampai kesejahteraan dari pesantren itu sendiri,” jelas Gus Labib.

Gus Labib menyampaikan, sampai nanti Perda Pesantren bisa diimplementasikan, masih berproses panjang.

“Kita dari Fraksi PKB memang kemarin sangat getol untuk mengawal perda itu, karena selama ini peran pesantren dalam peningkatan kapasitas SDM kita itu sangat besar,” papar Gus Labib.

Baca juga: Wakil Bupati Kendal Membuka Halaqoh Pondok Pesantren

Adapun, jika menilik pada data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Blora ada 120 lebih pondok pesantren.

Dimana, ratusan ponpes itu tersebar di semua Kecamatan Kabupaten Blora.

“Untuk proses legislasi di pembentukan Perda Pesantren di DPRD sudah selesai ini bola tinggal di Pemkab Blora,” pungkas Gus Labib. (Kim)