Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Petani Dikuatkan Untuk Tekan Inflasi di Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dalam rangka mengantisipasi berbagai gejolak harga yang terjadi belakangan ini.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Capacity Building bertema “Penguatan Strategi dan Sinergi Pengendalian Inflasi di Jawa Tengah”, Kamis (19/10/2023).

Kegiatan tersebut dibuka dan dihadiri Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana M.M, Bupati/Walikota di Jawa Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, dan seluruh anggota TPID se-Jawa Tengah.

Baca juga: BUMD Jateng Tebar Subsidi Senilai Rp 510 Juta Guna Tekan Inflasi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menekankan urgensi strategi antisipasi peningkatan harga beberapa komoditas pangan di Jawa Tengah, terutama beras.

Hal ini karena beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi selama dua tahun terakhir.

Operasi pasar yang selama ini dilakukan, masih kurang optimal mengendalikan inflasi pangan karena bersifat insidentil.

Untuk itu, diperlukan penyediaan pasokan pangan dengan harga yang stabil dan bersifat kontinyu.

"Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Petani (BUMP) melalui implementasi Kios Bersama TPID. Kios ini, akan langsung memperoleh pasokan langsung dari Gapoktan atau BUMP, sehingga dapat memotong rantai distribusi pangan," kata Rahmat dalam keterangannya, Jumat (20/10).

Sebagai tahap awal, Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah akan bekerjasama dengan TPID Kota Semarang untuk membentuk Kios Bersama TPID di salah satu pasar utama di Kota Semarang. 

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jawa Tengah memberikan arahan kepada anggota TPID untuk segera melakukan 8 (delapan) langkah pengendalian inflasi yaitu mengoptimalkan pelaksanaan sembilan langkah konkrit arahan Menteri Dalam Negeri dan melakukan laporkan secara mingguan kepada Pemprov Jateng.

Kemudian mencermati kembali anggaran inflasi pada APBD Kab/Kota (tagging); mengoptimalkan perencanaan anggaran tahun berjalan; mencermati inputing data harga harian pada laman SP2KP Kemendag dalam rangka meminimalisir kesalahan yang berdampak pada kenaikan IPH Tertinggi daerah.

Selain itu juga melakukan terobosan-terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian harga beras Jawa tengah; memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan selain beras; melakukan kerjasama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada oknum mafia beras; dan memperkuat sinergi TPID dengan instansi vertikal dan sinergi antar daerah. 

"Penguatan sinergi pengendalian inflasi tersebut langsung diwujudkan dalam bentuk penandatanganan tiga Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik secara business to business maupun government to government," terang Rahmat.

KAD tersebut meliputi kerjasama antara PT Mitra Desa Kebumen dengan PT Bawor Tani Sejahtera terkait kewirausahaan petani, dan KAD antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Jepara terkait pemenuhan pasokan serta distribusi pasokan kebutuhan pokok hasil pertanian, perikanan dan pangan.

Diharapkan lebih banyak lagi KAD di Jawa Tengah dapat segera diwujudkan untuk dapat menyelaraskan pasokan pangan antara daerah yang surplus dengan daerah yang defisit.