NU dan Muhammadiyah Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat di Pemilu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Gelaran pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024 turut menjadi sorotan dua organisasi besar unat Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya kompak mendorong partisipasi aktif masyarakat di ajang kontestasi 5 tahunan itu.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla menegaskan, golput pada pesta demokrasi pemilu tidak diperbolehkan. Menurutnya, hal itu dikarenakan konsekuensi manusia hadir di muka bumi sebagai pemimpin.

"Tema kepemimpinan dalam Alquran itu yakni kedudukan manusia sebagai pemimpin. Jadi kita semua ini mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pengganti, dalam hal ini semacam penggantinya Allah untuk memakmurkan dunia ini," katanya, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Maka dalam pandangan Islam, dia menambahkan, terutama di kalangan Sunni, memilih seorang pemimpin itu wajib. "Jadi dalam hal ini golput tidak diperbolehkan," jelasnya.

Terkait dengan kepeminan menurut Islam, Ulil menuturkan, setidaknya mencakup dua hal. "Kriterianya pemimpin yang ada dalam Alquran itu selain punya kompetensi, juga bisa dipercaya atas hal amanat yang diemban kepadanya. Saya rasa itu tema yang penting relevan untuk dieksplorasi saat ini," ujarnya.

Senada, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, memberikan imbauan kepada warga perserikatan Muhammadiyah harus terlibat aktif dalam proses politik, tidak boleh pasif, dan tidak boleh antipati.

Ia berujar, keaktifan tersebut bisa dibuktikan dalam bentuk partisipasi yang bersifat konstruktif, seperti terlibat di proses politik, menjadi warga negara yang kritis, dan komunitas yang dapat menjadi teladan bagi komunitas lain terutama dalam menyikapi perbedaan pilihan politik.

Hal itu terungkap, saat Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bekerjasama dengan PP Muhammadiyah menggelar kegiatan Internalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Keadaban Digital di Stikes Muhammadiyah, Jalan Raya Kalibakung-Guci, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Kamis (26/10) lalu.

"Kami (Muhammadiyah) secara kelembagaan tidak ke mana-mana, dalam artian tidak terlibat pada politik praktis. Tetapi warga Muhammadiyah secara pribadi silakan tentukan pilihan yang tentunya sesuai garis kebijakan perserikatan, yakni memilih yang terbaik, berkompeten, dan menghindari berbagai bentuk kecurangan maupun praktik politik yang memecah belah umat dan bangsa," paparnya, kepada Tribunjateng.com.

Menanggapi jika ada pimpinan maupun anggota Muhammadiyah yang menjadi calon legislatif (caleg), Abdul Mu'ti menyatakan, tidak perlu mundur, melainkan cukup nonaktif terlebih dahulu.

Nantinya jika terpilih atau telah menyelesaikan segala proses, silakan mengambil keputusan apakah tetap bergabung di pimpinan atau memilih sebagai legislatif.

Sedangkan soal partai, Abdul Mu'ti menyebut, Muhammadiyah tidak mengarahkan harus memilih satu partai politik tertentu. Dengan kata lain, pilihan partai terserah pada pribadi masing-masing sesuai yang disukai atau dikehendaki.

"Sesuai edaran, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak membuka pintu bagi yang ingin berkampanye di lembaga pendidikan maupun di amal usaha," jelasnya.

Tetapi ada aspirasi baru dari beberapa rektor untuk kampus tertentu diizinkan, tapi ya nantinya bukan kampanye yang sifatnya mengerahkan massa, melainkan debat atau uji gagasan masing-masing capres dan cawapres. Tapi ya ini sifatnya masih dimungkinkan dan sangat terbatas," sambungnya. (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha/TribunJateng.com/dta)