Penarikan PNBP Dinilai Ugal-Ugalan, Ratusan Nelayan Pati Unjuk Rasa di Juwana

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Ratusan nelayan yang tergabung dalam Barisan Muda Nelayan Pantura (BMNP) menggeruduk Kantor Tim Pendataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Juwana, Kabupaten Pati, Jumat (24/11/2023).

Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes sejumlah kebijakan yang menurut mereka mencekik para nelayan.

Terutama terkait pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mereka anggap "ugal-ugalan" akibat ketidaksesuaian Harga Acuan Ikan (HAI) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Baca juga: Innalillahi wa Inna Ilaihi Rojiun! Nelayan yang Hilang Ditemukan di Waduk Wadaslintang Wonosobo 

Mereka juga mengeluhkan ongkos melaut yang tinggi dan tidak sebanding dengan harga ikan yang anjlok.

"Tolong ya, Pak. Kasihani para nelayan. Solarnya itu Rp 12 ribu (per liter), Pak. Mahal. Sedangkan kalau dilelang cuma Rp 5 ribu sampai Rp 6 ribu (per kilogram). 50 ton itu bayar pajaknya (pungutan) Rp 20 juta.

Kalau kapal tidak diberangkatkan karena tidak punya ongkos mengurus perizinan, malah didenda.

Kasihani nelayan, Pak, sampai nggak pulang-pulang," kata salah satu demonstran, Sumiyati, saat berorasi.

Sumiyati menyayangkan kondisi yang dialami para nelayan saat ini, di mana kebijakan yang ada mempersulit nelayan untuk mendapat untung.

Di sisi lain, orang yang tidak bekerja justru diberi santunan.

"Yang bekerja diginikan, yang tidak bekerja dapat santunan. Masa rakyat Indonesia harus minta-minta bantuan?" ujar dia.

Sumiyati juga menyoal penentuan HAI yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Padahal HAI merupakan instrumen untuk menentukan besaran pungutan PNBP.

"Rp 6 ribu (per kilogram) saja tidak laku ikan saya. Lho kok diglobal (dirata-rata) Rp 10 ribu (HAI-nya). Nanti saya dianggap korupsi kan kasihan!" tegas dia.

Sesuai dokumen pernyataan sikap yang mereka tuliskan, BMNP menilai proses penarikan PNBP ugal-ugalan dan membuat nelayan semakin terpuruk.

Menurut pernyataan sikap yang diatasnamakan Fariz sebagai Penanggung Jawab Aksi tersebut, selain harga ikan yang terus anjlok karena kurangnya daya serap pasar, nelayan juga dikejar-kejar oleh KKP karena kesalahan yang belum jelas dilakukan oleh nelayan. 

Salah satu sumber masalah bagi nelayan adalah adanya SE MKP NOMOR B.1569/MEN- KP/X/2023 yang menargetkan PNBP Pasca-Produksi setara dengan PNBP Praproduksi.