Perahu Ketiga Pengungsi Rohingya Belum Diizinkan Mendarat di Aceh

TRIBUNJATENG.COM - Jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh terus meningkat.

Saat ini, Aceh menjadi tempat penampungan bagi sejumlah besar pengungsi Rohingya yang terus berdatangan.

Beberapa daerah bahkan menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena perilaku yang mereka tunjukkan.

Baca juga: Warga Aceh Tolak Kedatangan Pengungsi Rohingya, Pemerintah Pertimbangkan Langkah Selanjutnya

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD untuk mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Dilansir dari Tribunnews.com, pernyataan tersebut disampaikan Presiden sebelum beliau berangkat ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023.

"Saya telah memerintahkan Menkopolhukam untuk menangani situasi ini bersama-sama dengan pemerintah daerah dan UNHCR," ujar Jokowi.

Sebelumnya, UNHCR, badan PBB untuk urusan pengungsi, meminta Indonesia memberikan bantuan kepada 341 pengungsi Rohingya.

Hingga saat ini, perahu ketiga yang membawa sekitar 200 pengungsi Rohingya belum diizinkan untuk mendarat dan masih berada di lepas pantai Aceh.

Meskipun UNHCR menyatakan bahwa mereka membutuhkan makanan, air, dan perhatian medis, terutama untuk sejumlah besar perempuan dan anak-anak.

"UNHCR meminta Indonesia untuk segera mengizinkan pendaratan dan memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada para pengungsi ini," kata Ann Maymann, Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia, dalam pernyataannya pada Jumat, 16 November 2023.

UNHCR juga mengajak untuk terus menunjukkan kepedulian dan keramahan untuk mendukung pendaratan perahu lain yang mungkin akan datang, termasuk perahu ketiga yang masih terombang-ambing di lepas pantai Aceh.

"Indonesia telah menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang kuat dengan mengizinkan pendaratan aman bagi 341 pengungsi Rohingya yang tiba dengan dua perahu berbeda pada tanggal 14 dan 15 November," ungkap Ann.

UNHCR dan mitra-mitra mereka berada di lokasi pendaratan, bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang telah mendarat, terutama perempuan dan anak-anak.

Mereka siap juga mendukung masyarakat dan pihak berwenang setempat dalam menanggapi kebutuhan mereka yang mungkin akan datang di masa mendatang.

Selain perahu yang masih dalam kesulitan, laporan menunjukkan bahwa setidaknya satu perahu lain mungkin berada di laut.

Diperkirakan lebih banyak kapal akan berangkat dari Bangladesh dan Myanmar dalam waktu dekat, mengingat pengungsi Rohingya terus mencari keamanan dan perlindungan.

"Pengungsi Rohingya terus mengambil risiko nyawa dalam mencari solusi," kata Ann.

Perjalanan berbahaya ini dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki harapan dan telah kehilangan segalanya.

Sementara krisis global semakin meningkat, dan sumber daya kemanusiaan semakin berkurang, semua pihak diharapkan segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa dan mencari solusi yang lebih luas.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

"Izinkan saya tegaskan bahwa Indonesia bukanlah Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki kewajiban atau kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi memberikan solusi permanen bagi mereka," kata Lalu Iqbal kepada wartawan pada Jumat, 17 November 2023.

Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini semata-mata didasarkan pada alasan kemanusiaan.

"Ironisnya, banyak negara yang merupakan Pihak pada konvensi justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan push back terhadap para pengungsi ini," tambahnya.

Lalu Iqbal juga menekankan bahwa dari pengalaman penanganan sebelumnya, terlihat bahwa kebaikan Indonesia dalam memberikan tempat penampungan sementara sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia.

"Mereka yang mencari keuntungan finansial dari para pengungsi tanpa memperhatikan risiko tinggi yang dihadapi oleh para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Bahkan, banyak di antara mereka adalah korban TPPO," jelas Iqbal. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribungayo.com dengan judul Aceh "Banjir" Pengungsi Rohingya, Begini Respon Presiden Jokowi