Pemerintah Indonesia Antisipasi Kedatangan Pengungsi Rohingya

TRIBUNJATENG.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menolak ketibaan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Namun, ia menyoroti perlunya perencanaan antisipatif untuk mencegah potensi ketegangan dengan masyarakat.

"Kita tidak bisa menolak, tetapi perlu antisipasi agar tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat," ungkap Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (5/12/2023).

Baca juga: Terungkap Pengungsi Rohingya Kabur dari Kamp Bangladesh: Padahal Dijatah Makan Rp124 Ribu Sehari

Ma'ruf menekankan perlunya antisipasi untuk mencegah semua pengungsi Rohingya memilih Indonesia sebagai tempat tujuan pengungsian.

"Itu akan menjadi beban," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Ma'ruf kemudian menyoroti bahwa masalah pengungsi menjadi tantangan global yang dihadapi oleh berbagai negara.

Ia memberikan contoh saat kunjungannya ke Yunani dua pekan lalu, di mana negara tersebut juga mengalami kesulitan dalam menangani para pengungsi.

Meskipun demikian, Ma'ruf menekankan pentingnya menjaga fokus pada aspek kemanusiaan, termasuk perhatian terhadap nasib para pengungsi.

"Ini adalah masalah kemanusiaan, dan kita harus menanggulanginya sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan kita," ucap Ma'ruf Amin.

Menurutnya, pemerintah Indonesia akan berkomunikasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR), organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani isu pengungsi, untuk membahas strategi penanganan pengungsi Rohingya.

"Kita sebelumnya juga menangani pengungsi Vietnam dengan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat pengungsian. Kami akan kembali membahas apakah langkah serupa diperlukan. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan," tambah Ma'ruf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan bahwa jumlah pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia mencapai 1.487 orang.

"Dan diperkirakan akan terus bertambah di beberapa lokasi," ungkap Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Mahfud menyebut bahwa Indonesia sebenarnya tidak telah meratifikasi konvensi PBB tentang pengungsi, yang berarti negara bisa menolak kedatangan pengungsi Rohingya.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menangani para pengungsi ini saat berada di Indonesia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Pengungsi Rohingya, Wapres: Selama Ini Tidak Mungkin Ditolak, tapi..."