Kuota Haji 2024 Jateng Bertambah, Pj Gubernur Jateng Dorong Realisasi Embarkasi Baru

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mendorong untuk realisasi pembangunan embarkasi baru di wilayahnya, seiring dengan bertambahnya kuota haji 2024. 

"Ada penambahan kuota kurang lebih tiga ribu jemaah haji di Jateng pada tahun 2024.

Saya rasa ini bisa untuk mengurangi daftar tunggu masyarakat," kata Nana usai menerima kunjungan reses Komisi VIII DPR RI masa persidangan II tahun 2023-2024 di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (6/12/2023).

Hingga kini, ada sebanyak 880.522 calon jemaah haji asal Jateng yang masuk dalam daftar tunggu. Perhitungannya, lama masa tunggu sekitar 31 tahun. 

Oleh karena itu, penambahan kuota itu dianggap sangat membantu mengurangi masa tunggu. 

“Jadi memang tiap tahun masalah haji ini menjadi isu sentral, sehingga pelayanan terhadap haji memang harus ditingkatkan," imbuh Nana. 

Dalam kesempatan itu, Nana juga menerima masukan untuk pembuatan embarkasi baru di Jateng. 

Komisi VIII DPR RI membidik lokasi di wilayah Kabupaten Demak. Alasannya, Demak cukup strategis untuk melayani jemaah haji di wilayah Pantura hingga bagian tengah Jateng. 

"Ada masukan untuk dibuatkan embarkasi di Demak. Selama ini untuk jemaah haji kita siapkan di Donohudan. Ini akan kami koordinasikan dengan Bupati Demak untuk mencari lokasinya," katanya. 

Sementara itu, Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengatakan, Provinsi Jateng merupakan daerah kedua dengan jumlah jemaah haji tertinggi di Indonesia. Peringkat pertama jumlah jemaah haji terbanyak adalah Jatim. 

Oleh karena itu, memang perlu adanya tambahan kuota haji sebesar 3.093 jemaah di Jateng untuk tahun 2024.

"Kuota haji di Jateng dapat tambahan cukup besar sekitar 3.093 dari sekitar 30 ribuan," kata Wachid.

Saat ini, biaya haji tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan tinggal menunggu Keputusan Presiden. Angka yang ditanggung oleh jamaah ditetapkan adalah Rp 56 juta. 

Sebelumnya, usulan pemerintah sebesar Rp105 juta kemudian atas permintaan DPR diturunkan menjadi Rp93 juta. 

Kemudian ada bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar 40 persen, sehingga hasil akhirnya adalah Rp 56 juta.