Dilaporkan Bareskris soal Berita Bohong, Butet Pastikan Patuhi Hukum

Butet menjelaskan, bentuk tekanan dari pihak kepolisian melalui sepucuk surat yang disebut berisikan dirinya tidak diperbolehkan berbicara soal politik saat pentas. "Intimidasi itu berupa surat pernyataan yang harus saya tandatangani bahwa saya tidak boleh bicara soal politik. Itu intimidasinya," terangnya.

Ia pun merasa aneh dengan surat yang harus dia tandatangani tersebut. Kejadian itu disebut baru pertama kali terjadi saat ini sejak masa Orde Baru.

"Selama ini tidak pernah ada yang gitu-gituan itu, baru kali ini. Sejak reformasi 1998, kami itu pentas monolog, teater gandring, program Indonesia Kita, tidak pakai tanda tangan yang ada berkomitmen tidak bicara politik itu tidak ada," paparnya.

Dalam surat yang diterima, tidak ada keterangan yang menuliskan bahwa larangan menggelar pentas teater tersebut, atau mengatur isi ataupun konten dari pertunjukan tersebut. Lembaran tersebut mencantumkan aturan hukum di tengah situasi berlangsungnya tahapan pemilu 2024.

Dalam surat itu tegas hanya melarang adanya pelaksanaan yang bersifat kampanye pemilu sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam hal ini, Butet juga menyatakan tidak mengetahui, pihak kepolisian mana yang mengajukan surat untuk ditandatangani tersebut.

Butet menyebut, surat itu dilampirkan dalam permohonan perizinan yang diajukan pihaknya seperti pada biasanya saat hendak melakukan kegiatan. Ia pun mengaku menerima untuk melakukan tanda tangan surat itu.

"Ya lagi mengurus perizinan, jadi staf saya mengurus perizinan kayak biasanya, kali ini dilampiri itu, dan aku harus tanda tangan. Makanya aku bilang ya udah tandatangani aja, biar aja," jelasnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro sempat menuturkan, pihak kepolisian selalu melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di TIM, teramsuk acara yang melibatkan capres-cawapres.

Dalam kesempatan yang sama, Wadirintelkam Polda Metro Jaya AKBP Miko Indrayana menyatakan, perizinan acara yang melibatkan banyak orang harus melalui kepolisian. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017.

“Karena itu pada tanggal 8 November 2023 PT Kayan menyampaikan permohonan izin proposal kegiatan berupa tontonan umum yang akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 1 dan 2 Desember. Perizinan itu telah selesai pada 13 November 2023 dan sudah diberitahukan kepada PT Kayan,” jelasnya. (Tribunnews/Milani Resti/Abdi Ryanda S/TribunJogja.com)