Duh! 14 Persen Proyek Fisik di Jepara Belum Rampung

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Proyek konstruksi yang ditenderkan menjadi penyumbang efisiensi keuangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2023.

Hal ini terungkap dari data yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, pada Kamis (14/12/2023) siang, di kantornya.

"Ada 103 paket kegiatan konstruksi. Selisih HPS dengan kontrak sebesar Rp9 miliar atau 8,84 persen," ujar Edy Sujatmiko kepada para kepala perangkat daerah.

Saat menyampaikan hal tersebut, beliau memberikan arahan dalam rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (Rakor POK) menjelang penutupan tahun anggaran 2023. Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sorokartono Setda Jepara, beliau meminta agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk menyelesaikan target kegiatan dalam APBD 2023.

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Sekda Edy Sujatmiko, harga perkiraan sendiri (HPS) untuk 103 paket kegiatan konstruksi mencapai Rp102,5 miliar. Setelah ditenderkan, total nilai kontraknya mencapai Rp93,4 miliar. Selisih antara HPS dan nilai kontrak mencapai Rp9 miliar lebih.

Angka tersebut jauh di atas efisiensi kontrak pengadaan barang sebesar Rp105 juta dan kontrak jasa atau konsultasi yang totalnya Rp4,3 juta. Sedangkan total efisiensi nontender sebesar Rp749 juta yang terdiri dari kegiatan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Menuju masa akhir pelaksanaan APBD, perangkat daerah diminta segera menyelesaikan kegiatannya. Hingga rekapitulasi evaluasi per 11 Desember 2023, masih terdapat 14 persen kegiatan fisik yang belum rampung 100 persen. Sementara jika dihitung dengan pendekatan nilai uang, masih terdapat 17,5 persen anggaran daerah yang belum terserap.

"Namun hal ini tidak berarti uangnya harus dikejar untuk dihabiskan. Apabila target kegiatannya sudah tercapai, itu berarti efisiensi anggaran," kata Edy Sujatmiko.

Sebagai contoh, hal ini terjadi di Kecamatan Karimunjawa yang baru mencairkan 60 persen anggaran. Plt Camat Karimunjawa Anwar Sadat, saat dimintai keterangan oleh Sekda Edy Sujatmiko, mengatakan bahwa ada anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit Listrik tenaga disel (PLTD) yang tidak lagi dicairkan, karena beralihnya sumber energi ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Selain itu, ada anggaran rencana pelebaran embung Legon Lele yang tidak jadi dibayarkan karena ada permasalahan pada pemilik tanah.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Jepara, Mijil Sulasih, mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaporan pelaksanaan kegiatan hingga 11 Desember 2023.