Inilah Sosok Abdul Ghani Kasuba Gubernur Maluku Utara yang Ditangkap KPK, Pernah Dipecat PKS

TRIBUNJATENG.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 18 Desember 2023, di dua lokasi, yaitu DKI Jakarta dan Maluku Utara.

Sebanyak 15 orang, termasuk Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, diciduk dalam operasi tersebut.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi penangkapan tersebut dan menyebutkan bahwa sejumlah pejabat dan pihak swasta turut diamankan dalam operasi yang dilakukan di Jakarta Selatan dan Kota Ternate.

"Sejauh ini sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun di kota Ternate.

Di antaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta," ujar Ali Fikri pada Selasa (19/12/2023).

Abdul Ghani Kasuba dan 14 orang lainnya saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para tersangka.

"Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai," tambah Ali.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan OTT ini berkaitan dengan dugaan lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

"Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," kata Ghufron kepada wartawan, Senin (18/12/2023).

KPK pun telah menggeledah rumah dinas Gubernur Maluku Utara di Crysant, Kelurahan Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate, Senin (18/12/2023) dan meyegel kantor Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba serta sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hari yang sama.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A Kadir membenarkan kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, disegel KPK.

Ia pun membenarkan, selain kantor Gubernur Maluku Utara, KPK juga menyegel beberapa kantor organisasi perangkat daerah.

"Iya betul, saya juga tahu ada penyegelan kantor OPD oleh KPK," kata Samsudin saat di wawancarai di kediamannya di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah.

Sementara untuk keberadaan Gubernur Maluku Utara, Sekda tak mengetahuinya.

"Soal itu saya tak tahu, kita tunggu informasi resmi saja dari KPK," ujarnya.

Ditanya kebenaran kabar Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperiksa KPK, Samsuddin juga mengaku belum tahu.

"Iya, itu juga saya tak tahu adanya pemeriksaan Gubernur," ujarnya.

Profil Abdul Gani

Abdul Ghani lahir di kawasan Bibinoi, Maluku Utarpada 21 Desember 1951.

Ia merupakan sosok penting di organisasi Alkhairaat di Maluku Utara, organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1930 di Palu, Sulawesi Tengah oleh Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri.

Abdul Ghani sejak kecil tumbuh dan mengenyam pendidikan di sekolah yang didirikan oleh Yayasan AlKhairaat, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Madrasah Mualimin Alkhairaat setingkat SMA.

Setelah mengenyam pendidikan dasar, ia melanjutkan studi tinggi di Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah.

Mengutip laman resmi Pemprov Maluku Utara, Abdul Ghani juga terkenal aktif mengabdi di Yayasan Alkhairaat.

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Inspeksi Maluku Utara-Irian Jaya Alkhairaat pada 1983-1990 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisaris Al Khairat Maluku Utara-Irian Jaya.

Selain di Alkhairaat, Abdul Ghani juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku Utara pada 1994-1999.

Ia juga aktif terlibat dalam kegiatan politik dan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2003.

Ia sempat menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Umat PKS Provinsi Maluku Utara.

Pada Pemilu 2004, Abdul Ghani berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009 dari PKS.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin mengumumkan Abdul Ghani bukan lagi kader PKS pada 2018 lalu.

Kala itu, ia memilih untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Sementara PKS saat itu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pada Pilkada 2018, Abdul Ghani kembali maju berpasangan dengan kader PDIP, M Al Yasin Ali. Pasangan ini diusung oleh PDIP dan PKPI.

Sementara PKS kala itu mengusung adik Abdul Ghani sekaligus Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba untuk maju di Pilkada Maluku Utara.

Namun akhirnya pasangan Abdul Ghani-Al Yasin keluar sebagai pemenang setelah melalui proses sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Jabatan Abdul Ghani sebagai gubernur Maluku Utara dijadwalkan akan berakhir pada 31 Desember 2023.

Pada Mei 2022 lalu, Ghani sempat mempertanyakan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Maluku Utara sebagai daerah paling bahagia di Indonesia.

Ia menilai rakyat Maluku Utara masih hidup susah.

"Maluku Utara disebut-sebut daerah paling bahagia se-Indonesia. Sebagai gubernur saya mempertanyakan kebahagiaan itu kepada presiden langsung.

Pak Presiden rakyat saya masih susah," kata Abdul Ghani dalam forum Konferensi Internasional Perikanan dan Kelautan, di Kota Ternate, Selasa (17/5/2023) lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Profil Abdul Gani Gubernur Maluku Utara Kena OTT KPK, Dipecat PKS Gegara Dukung Jokowi-Ma'ruf