Debat Capres Saling Serang, Waktu Habis untuk Tanya-jawab Tendensius

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Debat ketiga pilpres yang berlangsung sengit juga memancing komentar terkait dengan topiknya. Sejumlah hal dinilai luput dibahas dalam gelaran tersebut.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi memandang, dalam debat itu tidak ada satupun capres yang berbicara soal pekerjaan rumah (PR) terkait reformasi sektor pertahanan.

"Tidak ada satupun paslon yang bicara soal "pekerjaan rumah" dalam rangka reformasi sektor pertahanan, seperti soal reformasi peradilan militer, evaluasi kelembagaan TNI dan Polri, maupun agenda peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan secara lebih dalam," katanya, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (8/1).

Meski demikian, menurut dia, secara umum semua capres sudah bisa memotret beragam persoalan dan tantangan. Mereka juga menawarkan gagasan-gagasan agenda untuk menjawabnya, dan terlihat paparan semua capres berisi gagasan-gagasan baik dan bermanfaat.

Jika dikelompokkan, Fahmi menyebut, semua paslon bicara soal desain postur dan sistem pertahanan yang akan dibangun. Mereka bicara soal modernisasi alutsista, pertahanan siber, soal profesionalisme dan kompetensi SDM, pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri hingga soal kesejahteraan prajurit.

"Sayangnya sebagian besar hanya mengupas kulitnya," ujarnya.

Namun, ia berujar, hal tersebut karena keterbatasan waktu sehingga para capres kurang leluasa mengelaborasi gagasannya. Apalagi, dia menambahkan, kemudian para capres terlihat lebih sibuk melakukan serangan dan bertahan.

Sehingga, waktu yang tersedia malah habis digunakan untuk melontarkan pertanyaan dan jawaban yang tendesius serta dangkal, ketimbang memanfaatkannya peluang menggali dan memberi penjelasan.

"Hal itu mengundang pertanyaan apakah itu memang strategi yang sengaja dilakukan untuk menutupi keterbatasan pemahaman pada hal-hal yang lebih substantif atau bagaimana?" tukasnya.

Adapun, Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Reine Prihandoko turut menyoroti debat itu. "Saya kira Pak Ganjar sudah cukup menyentuh terkait kebutuhan perencanaan yang ajek dan konsisten, lalu Pak Prabowo juga sudah menyinggung terkait persetujuannya di DPR," katanya, ketika dihubungi Tribunnews.com pada Senin (8/1).

"Kalau melihat data yang disajikan Pak Ganjar dan Pak Anies saya setuju. Menarik jika Pak Prabowo bisa menyajikan data yang berkata lain," sambungnya.

Menurut dia, hal tersebut karena data Kementerian Pertahanan sulit diakses, bahkan data yang bersifat umum dan bukan rahasia negara, terlebih data yang lebih detil mengenai teknis kuantitas dan kualitas alutsista yang dimiliki.

"Sesederhana angka realisasi anggaran pertahanan dan proporsi penggunaannya untuk tiga matra dan Kemhan dalam konteks belanja modal pegawai dan sebagainya saja sulit untuk didapatkan," tuturnya.

Reine pun mengaku heran karena data-data tersebut justru lebih lengkap diakses dari sumber eksternal luar negeri, seperti yang dikutip oleh Ganjar dalam debat, yakni IISS Military Balance +. Transparansi data, menurut dia, satu poin yang membuat kinerja Kemhan sulit untuk dinilai baik. (Tribunnews/Gita Irawan)