Satgas Pembangunan Giant Sea Wall Pantura Dibentuk, Prabowo: Tanggul Laut Raksasa Butuh Rp 778 T

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan, pemerintah sepakat membentuk task force atau satuan tugas untuk pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara (Pantura) Jawa. 

Prabowo mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan beberapa menteri lain sepakat membentuk task force terkait proyek pembangunan giant sea wall. 

“Menko Perekonomian dan beberapa menteri lainnya sepakat, kita akan membentuk task force ya, kelompok kerja atau task force, untuk mengkaji dan mempercepat persiapan-persiapan ke arah ini.

Kita lihat juga para ahli yang paling berpengalaman soal ini, justru dari Belanda,” kata Prabowo usai seminar nasional soal strategi perlindungan Pulau Jawa di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (10/1). 

Prabowo menyebutkan, pembangunan giant sea wall bukan merupakan pekerjaan yang cepat. Perkiraan Menhan, proyek itu akan memakan waktu lebih kurang 40 tahun. 

“Mau tidak mau harus kita mulai. Kita sepakat mempercepat semua pekerjaan ini,” kata Prabowo.  

Prabowo Subianto menyebut, butuh 40 tahun untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Diperkirakan, anggaran yang dihabiskan bisa menyentuh US$ 50-60 miliar atau Rp 778-934 triliun (kurs Rp 15.570).
Pernyataan ini disampaikannya dengan berkaca pada pembangunan giant sea wall di Belanda. Belanda membutuhkan waktu hingga 40 tahun untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga hadir dalam seminar mengatakan, terdapat sekitar 50 juta penduduk di Pantura Jawa.

“Jadi yang terdampak itu 50 juta. Tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan infrastrukur, tetapi kelangsungan hidup masyarakat,” kata Airlangga. 

Airlangga juga menyebut bahwa Pantura sebagai “North Java Corridor Economy” memiliki sekitar 70 kawasan industri. 

Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Di sisi lain, keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlibat dalam proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa, dipertanyakan. Apalagi mengingat keterlibatannya dilakukan baru beberapa waktu ke belakang.

Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, proyek Giant Sea Wall ini memiliki relevansi dengan isu pertahanan sehingga memiliki keterkaitan dengan tugas Menteri Pertahanan.

"Kan ada isu pertahanan, misalnya ya kalau kita bikin bandara, bandara kan untuk pertahanan juga bisa dipakai, dan pertahanan itu kan, jangan mikirnya pertahanan itu saja. Kan ada juga pertahanan ekonomi yang harus dipikirkan," katanya, ditemui di Grand Ballroom, Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1) kemarin.

Selain itu, Wahyu berpandangan kalau Prabowo sudah mulai melihat bahwa pembangunan tanggul ini adalah isu nasional. Apalagi dengan melihat kontribusi kawasan Pantura mencapai 20 persen dari PDB Indonesia dan kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan itu sendiri.

"Beliau harusnya juga mulai memikirkan. Beliau juga tertarik memikirkan supaya Indonesia Emas 2045. Beliau sebagai pemimpin juga merasa bahwa saya harus ikut terlibat dong.

Beliau tadi sampaikan, nggak usah sebagai Menhan, beliau kan juga punya posisi kedudukan politik. Dia juga punya tanggung jawab," ujarnya.

"Dari sisi itu, dia tadi sampaikan contohnya masyarakat Pantura hidupnya tidak layak. Ya dia sebagai orangtua sebagai pemimpin politik kan punya juga tanggung jawab moral," tambahnya.(nirmala/kps/dtc)

Baca juga: Banjir Boyolali : 50 Warga Ngemplak Boyolali Dievakuasi dengan Perahu Karet 

Baca juga: ASN Wonogiri Tewas Bakar Diri di Halaman Rumah

Baca juga: PLN Kembali Gelar Promo Tambah Daya Listrik Hanya Rp202.400 Sampai Dengan Daya 5.500 VA

Baca juga: Cara Membuat Donat Gembul dengan Resep Ekonomis