Sejak Menjabat, Menhan Prabowo Dinilai Tak Bangun Tata Kelola Transparansi dan Akuntabilitas

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengkritik transparansi dan akuntabilitas dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Menurut Al Araf, sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tidak membangun ruang tata kelola sektor pertahanan yang transparan dan akuntabel.

Padahal, menurutnya, cara mengukur hal tersebut tidak sulit yakni dengan melihat buku putih pertahanan (defence white paper).

Hal tersebut disampaikan Al Araf dalam Diskusi Publik bertajuk Mengukur Kinerja Menteri Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Alutsista PT TMI, Hingga Kepemilikan Lahan di kawasan Tebet, Jakarta, pada Senin (15/1).

"Seorang menteri pertahanan yang baik, yang ingin mempertanggungjawabkan kerjanya kepada masyarakat, maka hal yang pertama dilakukan oleh Menteri Pertahanan adalah membuat defence white paper atau buku putih pertahanan. Semua negara-negara di banyak negara demokrasi membuat itu," kata Al Araf.

Menurut Al Araf, fungsi dari buku putih pertahanan adalah bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat rencana arah pertahanan Indonesia ke depan.

Dengan adanya buku putih tersebut, kata dia, setidaknya masyarakat bisa tenang karena melihat arah pembangunan pertahanan yang bisa menjamin rasa aman masyarakat.

Apalagi, pembuatan buku putih pertahanan tersebut juga dimandatkan dalam Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 tahun 2002.

"Sayangnya lagi-lagi, tidak dibuat oleh Pak Prabowo. Padahal kalau mau jadi menteri pertahanan ini yang pertama kalo dibuat. Menjelaskan kepada masyarakat defence white paper. Nggak dibuat oleh Pak Prabowo," terang Al Araf.

"Sehingga dalam konteks itu, saya bisa katakan memang sejak awal mau menjadi pertahanan anda tidak transparan dan akuntabel karena tidak membuat buku putih pertahanan itu. Kalau transparan dan akuntabel pasti membuat itu," sambung dia.

Selain itu, lanjut dia, fungsi buku putih pertahanan tersebut adalah untuk menjelaskan kepada dunia internasional khususnya negara-negara di kawasan, bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan mengancam negara-negara di kawasan.

Hal tersebut guna untuk membangun rasa saling kepercayaan di kawasan bahwa Indonesia tidak mengancam negara-negara tetangganya atau yang biasa disebut Confidence Building Measure.

"Makanya negara lain membuat defence white paper. Ini fundamental lho. Oleh karenanya transaparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan minim karena soal tidak adanya defence white paper," jelas Al Araf.

Lebih lanjut, Al Araf mengatakan, apa yang dikehendaki publik bukan hanya soal alutsista apa saja yang telah dibeli, melainkan juga arah pembelian alutsista tersebut.

Padahal, dalam membeli alutsista dibutuhkan perencanaan yang matang.

"Karena tidak ada begitu, akhirnya kita melihat anggaran pertahanan tiba-tiba naik. Besok maus sisa akhir tahun, tambah lagi utang. Kata Bu Sri Mulyani tambah lagi utang, dari 20 miliar USD ditambah lagi 5 miliar USD kalau tidak salah, jadi 25 miliar USD sesuai keterangannya. Ini penting supaya kita tidak dibodohi," papar dia.

Dia juga menjelaskan lebih lanjut, terdapat dua skema terkait anggaran pertahanan yakni skema APBN dan skema pinjaman luar negeri.

"Dan semasa pemerintahan Kementerian Pertahanan Pak Prabowo, utang di sektor pertahanan itu tinggi dibanding menteri pertahanan yang sebelumnya," kata Al Araf.

"Utang tinggi, anggaran tinggi, defemce white paper nggak dibuat, target tidak tercapai. Kata Pak Prabowo MEF tidak tercapai 100 persen. Bukan kita yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Berarti buruk dong? Utang tinggi, anggaran tinggi, target tidak tercapai alasannya covid. Kan yang mengurus covid tidak hanya dia, semua juga mengurus. Jadi menurut saya itu dalih," tegas dia.

Sementara, Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyoroti pernyataan Kementerian Pertahanan yang dipublikasikan melalui media massa terkait komitmen kemandirian alutsista Prabowo.

Terkait hal itu, Hussein mengambil contoh dua proyek kerja sama alih teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX atau KFX-21 atau KF-21 Boramae.

Hussein mengatakan proyek kerja sama yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan Indonesia di Korea Selatan tersebut tidak hanya menguntungkan bagi Korea Selatan melainkan juga Indonesia.

Keuntungan yang dimaksud, kata Hussein, proyek tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga suntikan dana bagi PT Dirgantara Indonesia.

Namun demikian, dia menyoroti tersendatnya proyek tersebut berdasarkan pernyataan dari pemerintah Korea Selatan yang diberitakan media massa.

"Kenapa saya katakan ini minim komitmen kemandirian alutsista? Karena sebetulnya kalau pesawat ini jadi barangnya, yang untung bukan hanya Korea, PT DI bisa bikin pesawat sendiri," kata Hussein.

"Kalau PT DI melakukan proyek ini juga, berarti menyedot sumber daya manusia di PT DI. Ada suntikan dana ke PT DI untuk dibeli. Prabowo nggak seneng sama yang begini-begini, dia nggak mau itu sama KFX, akhirnya nggak dibayar," terang dia.

Dia juga menyoroti program kerja sama transfer teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan menyangkut proyek kapal selam Chang Bogo class.

Hussein menyoroti proyek tahap kedua yang juga tersendat. Menurutnya, Prabowo tidak memiliki komitmen terkait proyek tersebut.

"Katanya komitmen kemandirian alutsista? Ketika PT PAL sudah bisa bikin kapal selam sendiri, dia mau beli kapal selam dari Jerman. Atau dari Prancis katanya dia mau beli Scorpene dari Prancis. Mana komitmennya?" kata Husien.

"Harusnya kalau ada masalah dalam pembuatan kapal selam di PT PAL tanya masalahnya apa, dan perbaiki di dalam situ, bukannya malah lari dan beli kapal selam yang baru," sambung dia.

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengaku mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Capres 01 Anies Baswedan dan Capres 03, Ganjar Pranowo dalam debat Capres ketiga beberapa waktu lalu.

Pasalnya, dia menilai bahwa Anies dan Ganjar telah membuka 'Isu Goib' soal pertahanan Indonesia kepada publik.

Sebab, selama ini pembahasan pertahanan selalu rahasia dan intransparan.

"Saya menyebutnya isu goib, karena Anies dan Ganjar yang berani membawa isu goib ini menjadi perdebatan luas dan itu level nasional," kata Julius.

"Dan bukan hanya bicara strategi, ini normatif, bagaimana fungsi dan tupoksi, saya pikir buka buku halaman anak SD juga bisa. Tapi dia membuka ruang perdebatan di level kritis, uang kemana, dipakai buat apa, pertanggungjawabnya gimana, capainnya apa, jadi sejauh itu yang tiap hari di bawa Husien dan kawan-kawan Inparsial untuk diskusi bersama mahasiswa dan masyarakat sipil, tidak bisa membongkar isu goib ini," sambungnya.

Julius juga menilai, soal pertanyaan dan data yang disampaikan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto saat debat bukan sebuah rahasia.

"Kita lihat ini bukan soal rahasia pertahanan negara, rahasia itu kaya kita main Pencak Silat, jurusnya dan kuda-kuda seperti apa, tapi kalau pengadaannya seperti ini, ada kebobrokannnya begini, ini bukan rahasia dapur pertahanan negara tapi ada dugaan korupsi besar yang sebetulnya mudah sekali di cari titik awal. Saya harus apresiasi disitu dulu," tegasnya.

Respons Prabowo Terkait Proyek KFX

Diberitakan, Prabowo sempat menjawab kabar terkait Korea Aerospace Industri (KAI) yang menagih pembayaran proyek kerja sama pembangunan jet tempur Korsel-Indonesia KFX/IFX atau KF-21 Boramae pada pertengahan tahun 2023 lalu.

Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat.

Ia juga mengatakan akan mengajak Kementerian Keuangan melakukan sinkronisasi terkait hal tersebut.

"Ya saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat karena ini suatu keputusan presiden. Jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan," kata Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Kamis (6/7/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mengatakan dirinya belum mendapat laporan update dari Kementerian Pertahanan soal utang Indonesia ke Korea Selatan dalam proyek patungan pembuatan pesawat jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX.

Sri Mulyani tidak dapat berbicara lebih jauh utang yang ditagih pihak Korea Selatan kepada Indonesia.

"Aku belum update soal itu (utang jet tempur KF-21, red) transaksinya ada di Kementerian Pertahanan. Kemenkeu nanti akan proses kalau itu sesuatu perjanjian," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (4/7/2023).

Dalam kontrak kerja sama proyek pesawat tempur jet tersebut pemerintah Korsel menanggung 60 persen pembiayaan, lalu sisanya dibagi rata antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI).

Indonesia masih menunggak pembayaran sebanyak USD671 juta dari total pembayaran USD1,3 miliar kepada pihak Korsel.

"Kami belum mendapat update, bukan belum berkomunikasi tapi belum di-update," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Korea Selatan berharap Indonesia bisa segera melunasi pembayaran proyek jet tempur siluman tersebut.

Lee Seong-il dari Korea Aerospace Industri (KAI) mengungkapkan pemerintah Indonesia baru membayar 17 persen dari 83 persen yang seharusnya dilunasi.

Hal ini diungkap Lee kepada delegasi-delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea yang diselenggarakan Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Sacheon pada Jumat (2/6/2023).

"Korea membayar sebagian besar cost share dari 2016-2022. Kami struggling karena masalah budge, sehingga kami harap Pemerintah Indonesia dapat membayar proyek ini," kata Lee.

KF-21 Boramae adalah pesawat tempur hasil kolaborasi Indonesia dengan Korea Selatan.

Lee mengatakan pihaknya telah memproduksi total 8 pesawat, dimana 2 pesawat masih ground test dan 6 sudah flight test.

Pemerintah Korea akan membeli 128 KF-21 dan pemerintah Indonesia akan membeli 48 If-x sesuai dengan rencana ini.

Media Korea menyebut Indonesia akan segera melunasi pembayaran proyek pesawat tempur KF-21 bersama pada akhir bulan ini.

Namun saat dikonfirmasi, Lee tidak terlalu yakin, namun ia berharap pemberitaan itu benar dan proses pelunasan bisa segera dilakukan.

"Saya percaya itu adalah pembicaraan G to G dan sedang didiskusikan," harapnya.

Korsel Nantikan Jawaban Terkait Proyek Kapal Selam Batch II

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Korea Selatan mengharapkan jawaban kepastian kerja sama pengadaan kapal selam dengan pemerintah Indonesia.

Kontrak pengadaan tiga kapal selam batch II Changbogo Class masih belum ada kejelasan sampai saat ini.

Hal ini diungkap Head of Naval Ship Business Management Development Hanwha Ocean, Kevin Kim, kepada delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea dari Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Geoje, Korea Selatan pada Jumat (2/5/2023).

Hanwha Ocean yang dulunya bernama Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) rupanya masih menanti kepastian kontrak tersebut.

Namun pihaknya meyakini Indonesia akan segera menindaklanjuti kontrak tersebut.

"Kami menganggap Indonesia partner bisnis yang penting. Kami akan selalu mendukung Indonesia dalam hal pendanaan serta pemeliharaan teknologi," ungkap Kim.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera tergantikan dengan adanya Pemilihan Umum 2024.

Kendati akan ada pergantian pemimpin, Kim tetap optimis hal itu tidak akan berpengaruh pada proyek ini.

"Hubungan Hanwha dan pemerintah Indonesia sangat baik. Di tengah situasi sekarang ini, kami tetap berupaya maksimal mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah Indonesia," imbuh Kim.

Diketahui, tiga kapal selam yang saat ini dioperasikan TNI Angkatan Laut yakni KRI Alugoro-405, KRI Ardadedali-404, dan KRI Nagapasa-403, merupakan kapal selam Changbogo Class produk kerja sama antara PT PAL dan DSME.

Ketiga kapal selam tersebut dikerjakan antara PT PAL dan DSME melalui skema alih teknologi. (Tribun Network/ Yuda/tribun jateng cetak).