Petani Yakin Tahun Ini Tak Perlu Impor Beras

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyetujui rencana importasi itu.

Meski demikian, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebut produksi beras dalam negeri pada tahun ini mencukupi untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, El-Nino atau kemarau ekstrem di Indonesia akan berakhir pada Februari 2024.

"Mengacu informasi ini, mestinya tidak berdampak pada produksi, bahkan kalau dibandingkan tahun 2023, kemungkinan ada peningkatan produksi tahun ini," kata Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi (P3A) Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarun Najmi, kepada Kontan.co.id, Minggu (28/1).

Menurut dia, tanpa impor sebetulnya pemerintah bisa memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) untuk stabilisasi harga beras dari produksi petani saat ini.

Hanya saja, petani mensyaratkan agar pemerintah menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp 7.000/kg dari semula Rp 5.000/kg.

Hal itu mempertimbangkan adanya kenaikan biaya produksi, termasuk harga pupuk di pasaran. "Dengan harga HPP Rp 7.000/kg, petani sudah mendapatkan untung antara 10-15 persen," jelasnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi sempat menyatakan, impor beras tahun ini diprediksi bisa lebih 2 juta ton. "Sudah dibicarakan, kemungkinan lebih dari 2 juta ton (impor beras-Red)," ujarnya, baru-baru ini.

Penugasan impor itu, menurut dia, dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Tujuannya untuk melakukan intervensi harga jika sewaktu-waktu harga beras sedang tinggi.

Khusus untuk penugasan 2024, Bulog belum melakukan realisasi impor beras. Bayu menegaskan, Bulog masih merampungkan penugasan 500.000 ton sisa impor tahun lalu yang diperpanjang sampai awal tahun ini. "500.000 ton impor ini diselesaikan tahun ini, sumbernya dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan," bebernya.

Adapun, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berjanji menghentikan impor beras jika hasil panen padi dalam negeri sudah mulai berlangsung. "Kalau panen, kami setop impornya," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Tribunnews, Minggu (28/1).

"Jadi gini ya, impor itu pahit. Sekali lagi, pahit banget. Kenapa? Karena geliat ekonominya dipindah ke Thailand sama ke Vietnam (sebagai negara asal impor beras-Red). Makanya cepat (tanam padinya-Red). Ini kan lagi hujan. Hujan itu waktunya tanam. Tanam yang banyak," sambungnya.

Ia menegaskan, kalau menanam padi sekarang, 3 bulan lagi akan ada hasil panennya, sehingga ia memastikan akan langsung menghentikan impornya. "Nggak usah ragu-ragu. Sampaikan (panen-Red), kami setop. Kami inginnya nomor satu ketersediaan pangan itu adalah produksi dalam negeri," tandasnya.

Arief mengungkapkan, ketika panen raya, Perum Bulog juga harus dipastikan dapat menyerap hasil panen tersebut agar harga di petani tidak jatuh. (Kontan.co.id/Lailatul Anisah/Tribunnews/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)