Update Kasus Korupsi di BPR BKK Ungaran, Kejari Kabupaten Semarang Sita Uang Rp 460 Juta

“Terdapat penyalahgunaan baik dari pos awal hingga pencairan proses kredit tersebut,” kata dia.

Putra melanjutkan, tersangka melakukan pencairan dan penyerahan uang kredit tersebut tidak di kantor.

RAN melakukan transaksi di tempat yang disesuaikan keinginan dari tersangka S.

Selain itu, agunan yang digunakan sebagai jaminan juga tidak dinotariilkan.

Baca juga: OTT KPK di Sidoarjo: Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

Selain S, terdapat juga dua orang berinisial T dan D yang diduga terlibat dan sedang didalami oleh pihak Kejari Kabupaten Semarang.

Sedangkan, pasal primair yang disangkakan kepada keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Untuk pasal subsidiair yang menyertai adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)