Tanggapi Guntur Soekarnoputra soal Nasib Jokowi, Ganjar Janji Beri Tempat Terhormat

TRIBUNJATENG.COM, PONTIANAK - Pernyataan Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI, sekaligus putra sulung mantan Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra, soal nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila pasangan Ganjar-Mahfud memenangkan pilpres 2024 menuai polemik.

Diketahui, Guntur saat membuka acara relawan pimpinannya dalam acara bertajuk "Rock and Roll Day’s", di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro No. 72, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/1), menyatakan, "Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah."

Hal itu terkait dengan kondisi saat ini dengan banyaknya usulan dan desakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. "Ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan itu dulu," tukas Guntur.

Menanggapi hal itu, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji bakal menempatkan Presiden Jokowi di posisi terhormat apabila ia menjadi presiden. "Kami tempatkan pada tempat yang paling terhormat," katanya, di Pontianak, Rabu (31/1).

Adapun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto turut bicara soal nasib Presiden Jokowi setelah nantinya lengser dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober 2024, sekaligus menanggapi pernyataan Guntur.

"Nasib Pak Jokowi bagaimana? 20 Oktober berdasarkan ketentuan konstitusi, Pak Jokowi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden," katanya, menjawab pertanyaan awak media, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Hasto menyatakan, rakyat-lah yang menjadi penentu kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. Ia optimistis, Ganjar-Mahfud bisa menang pada pilpres 2024, karena sentimen rakyat terhadap pasangan ini diklaim positif.

"Di tengah berbagai bentuk intimidasi penghadangan, justru rakyat berdatangan pada kampanye hajatan rakyat yang dilakukan oleh Ganjar-Mahfud," imbuh Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu.

Ia pun berharap Jokowi mampu merampungkan tugasnya sebagai presiden dengan warisan berjalannya pemilu 2024 yang demokratis tanpa intimidasi.

Jika tidak, Hasto menyatakan, akan semakin banyak gerakan rakyat untuk mengoreksi pemerintahan Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

"Semakin banyak intimidasi oleh oknum-oknum aparat, maka semakin banyak rakyat yang bergerak melakukan koreksi atas penyalahgunaan kewenangan itu," tandasnya. (Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya/Ardito Ramadhan)