Perkuat Kapasitas Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan, Pemkab Wonosobo Gelar Musrenbang

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Isu Gender Equality and Social Inclusion (GESI) menjadi salah satu perhatian utama Pemkab Wonosobo.

Hal itu sebab, pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai esensi utamanya, baik dalam proses maupun hasilnya.

Pengarusutamaan gender sepatutnya terus ditingkatkan, sampai terciptanya ruang partisipasi yang setara dan berdampak positif pada pembangunan serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dengan ini Pemkab Wonosobo menggelar acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Perempuan berlangsung di Pendopo Selatan, Kamis (16/2/2024).

Kepala Bappeda Wonosobo, Supriyadi mengatakan, ada beberapa tujuan dari kegiatan Musrembang Perempuan ini.

Salah satunya memperkuat kapasitas perempuan dalam proses perencanaan pembangunan responsif gender dan inklusif. Selain itu menampung aspirasi spesifik perempuan, anak dan isu inklusifitas. 

Tema yang diangkat dalam acara ini ialah “Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi dan Kualitas Dumber Daya Manusia yang Berkelanjutan Untuk Penguatan Daya Saing Daerah".

"Target outputnya adalah inisiasi dan komitmen dari pemerintah daerah untuk mengintegrasikan hasil musrenbang perempuan dalam dokumen perencanaan. Rekomendasi implementasi aspirasi spesifik perempuan, anak dan inklusi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (renja perangkat daerah),” tutur Supriyadi.

Dalam acara tersebut, Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, Dyah Retno Sulistiyowati memaparkan mengenai strategi kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Wonosobo tahun 2022.

Dijelaskannya, IPG ditujukan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal kualitas hidup laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Wonosobo tahun 2022 sebesar 92,65 atau peringkat 20 di Jawa Tengah. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), saat ini baru mencapai 49,19 atau terendah di Jawa Tengah.

"IDG ini sebagai ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam sumbangan pendapatan perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan perempuan sebagai tenaga profesional," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kondisi di atas menggambarkan pengarusutamaan gender perlu terus ditingkatkan, mengingat perempuan memiliki potensi yang besar dalam memberikan sumbangsih.

Menurutnya, dalam kegiatan ini perempuan juga dapat berpartisipasi memberikan masukan usulan melalui mekanisme input usulan dalam sistem informasi pembangunan daerah baik secara individu maupun organisasi/lembaga. 

"Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan merata hanya dapat tercapai jika perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang,” ucapnya.

Sementara itu, Wabup Albar mengatakan, Musrenbang Perempuan adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dimana tahun ini adalah tahun ketiga diselenggarakan. 

"Pelibatan perempuan dalam perencanaan, formulasi, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan menjadi sebuah hal yang penting dan strategis,” ungkapnya.

Lanjut Albar, Musrenbang Perempuan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan perangkat daerah yang bersinggungan dengan isu-isu ketimpangan gender dengan perwakilan dari organisasi perempuan dan masyarakat. 

Melalui momentum ini Wabup Albar berharap pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo dapat semakin maju, sehingga hasil pembangunan dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Wonosobo.

“Saya optimis melalui Musrenbang ini akan dihasilkan rumusan-rumusan strategis yang dapat dikembangkan menjadi program riil, mampu mewadahi aspirasi perempuan serta menciptakan ruang aman, juga hasil pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran,” tutupnya. (ima)