Pemkab Wonosobo Ekspose Hasil Capaian Kinerja Pemerintahan Selama Tahun 2023, Angka Kemiskinan Turun

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyoroti pentingnya LKPJ dan LPPD sebagai instrumen untuk mengevaluasi dan memperbaiki program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikannya saat acara ekspose capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023, Rabu (28/2/2024) di Ruang Mangoenkoesoemo Setda.

Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.

Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan, pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak yang berkomitmen menghasilkan berbagai capaian positif selama tahun 2023.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah, capaian yang telah diraih kemudian disusun dan dituangkan ke dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)," ungkapnya.

Menurutnya, eksposisi ini merupakan wujud komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Dengan menyusun laporan-laporan ini, kita dapat mengukur sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki," tambahnya.

Melalui penyusunan LKPJ dan LPPD, Pihaknya berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun. 

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pijakan utama dalam pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo menambahkan, dalam penyusunan LKPJ, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil mencapai berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam LPPD, pemerintah daerah menyoroti berbagai kegiatan dan program yang terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 

Andang menjelaskan, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD terealisasi sebesar 98,97 persen. 

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan APBD terealisasi sebesar 97,34 persen. 

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan terealisasi sebesar 95,29 persen. 

"Sementara itu, SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar 97.969.365.539 Rupiah, yang berasal dari realisasi pendapatan, dikurangi realisasi belanja, ditambah pembiayaan netto,” tambahnya.

Di sisi lain, capaian kinerja ekonomi dan kesejahteraan atau capaian kinerja makro sebagian menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2022 ke 2023. 

Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 68,89 di tahun 2022 menjadi 70,18 di tahun 2023. 

Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 16,17 persen di tahun 2022 menjadi 15,58 persen di tahun 2023.
 
Demikian pula angka pengangguran yang pada tahun 2022 sebesar 5,01 persen, mengalami penurunan menjadi 4,95 persen di tahun 2023.

Selain itu, Andang memaparkan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara keseluruhan mengalami peningkatan. 

Urusan Pendidikan meningkat dari 96 persen di tahun 2022 menjadi 100 persen di tahun 2023.

Urusan Kesehatan meningkat dari 89 persen di tahun 2022 menjadi 96,01 persen di tahun 2023.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Sosial dapat mempertahankan kinerjanya dengan capaian 100 persen di tahun 2022 dan 2023.

Sementara capaian urusan Trantibumlinmas meningkat dari 99 persen di tahun 2022 menjadi 99,64 persen di tahun 2023.

“Capaian kinerja MCP Korsupgah KPK meningkat pada 5 dari 8 aspeknya, sedangkan capaian pada 3 aspek mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yakni pada aspek Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, dan Optimalisasi Pajak Daerah,” imbuhnya.

Selanjutnya, kinerja persepsi kualitas pelayanan publik yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. 

“Capaian yang sudah baik ini sepatutnya menjadi motivasi bagi kita semua, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan bermuara kepada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Andang.

Hal senada juga disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, dari data-data capaian tahun 2023 ini, semua mendapatkan pembelajaran dan catatan yang akan menyempurnakan jalannya roda pemerintahan ke depan.

“Sudah sepatutnya kemauan untuk mengevaluasi capaian atas urusan yang diampu masing-masing dan dapat ditindaklanjuti dengan strategi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, sesarengan kita mampu mbangun daerah, dan mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera,” ungkapnya. 

Lanjut Afif, berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 dan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022, Kabupaten Wonosobo menempati urutan ke-10 dari 414 kabupaten secara nasional, dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “Tinggi”. 

Tentunya hal ini menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri, yang harus kita wujudkan dengan memberikan kinerja terbaik, guna mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang merata.

“Dengan eksposisi ini, diharapkan semua pihak dapat lebih memahami kinerja pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, diharapkan juga dapat terbangun kerjasama yang lebih baik antar berbagai pihak dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya. (ima)