Tahun 2024 Pemkab Wonosobo Kolaborasi Pentahelix Terus Kejar Penurunan Angka Stunting

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Problem stunting di kabupaten Wonosobo masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah setempat. 

Beberapa tahun belakang ini angka stunting di Kabupaten Wonosobo berangsur-angsur mengalami penurunan.

Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Supriyadi mengatakan, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Wonosobo tahun 2023 di angka 22,7 persen menurun dari tahun 2022 di angka 28,1 persen.

Dengan ini Kabupaten Wonosobo menempati urutan ke 24 dari 35 provinsi di Jawa Tengah dengan angka stunting tertinggi dimana sebelumnya Kabupaten Wonosobo pernah menempati urutan ke 35.

Sementara itu, untuk angka stunting tahun 2024 Kabupaten Wonosobo, hingga saat ini masih menunggu rilis data Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

"Terakhir kita turun 5,4 persen. Di Jawa Tengah termasuk menjadi penurunan tertinggi keenam. Ini salah satu sebabnya kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dengan diberikan Dana Insensif Fiskal untuk penanganan stunting," terangnya, Jumat (1/3/2024).

Supriyadi menjelaskan upaya penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan kolaborasi pentahelix yakni kolaborasi semua pihak baik dari pemerintah, swasta, CSR, perguruan tinggi, ataupun media.

Mengikuti target nasional, dengan ini Kabupaten Wonosobo harus dapat menurunkan stunting di angka 14 persen di tahun 2024. Berbagai program telah dilakukan untuk upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, di waktu yang berbeda, Kepala DPPKBPPPA Wonosobo Dyah Retno Sulistyowati menyampaikan angka stunting Kabupaten Wonosobo berdasarkan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) selama tahun 2023.

Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) merupakan pencatatan berdasarkan penimbangan yang dilakukan di seluruh Posyandu di Kabupaten Wonosobo.

Pada bulan Februari 2023 stunting di Kabupaten Wonosobo di angka 15,9 persen. Kemudian turun di bulan Agustus menjadi 15,2 persen. Namun di bulan Desember tahun lalu stunting mengalami tren kenaikan di angka 16,7 persen.

Dyah menjelaskan, tren kenaikan tersebut dimungkinkan adanya balita yang tidak melakukan penimbangan di bulan Februari dan Agustus, namun melakukan penimbangan di bulan Desember dan dalam kondisi stunting.

Ataupun kemungkinan kedua dikarenakan penggunaan alat ukur yang sudah berstandar atau antropometri di semua Posyandu di Kabupaten Wonosobo yang masih butuh penyesuaian oleh para kader.

"Kemungkinan bisa jadi data itu valid karena alat ukurnya lebih terstandar. Meskipun data menunjukan naik tapi ini harus kita maknai sesuatu hal yang positif seluruh pengukuran di Kabupaten Wonosobo sudah berstandar. Harapannya memacu kita, masih ada kesempatan untuk menurunkan di tahun 2024 ini," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Dyah, pada tahun 2023 beberapa program kegiatan ditujukan untuk menekan angka stunting. Salah satunya 'Sobo Hebat Sedulur Selawase' yang sedang digenjot pemerintah saat ini.

Program ini mendorong gerakan sehari dua telur, selalu memantau tumbuh kembang anak, mengawasi dan menjaga kesehatannya, serta memberikan semangat untuk pola asuh yang baik.

"Jadi pemberian 2 telur untuk seluruh anak balita kurang lebih 7.774 anak seluruh Wonosobo selama 90 hari. Ada yang sudah mulai dari bulan Oktober tahun lalu. Sehingga dimungkinkan pemberian telur akan lebih bisa dilihat hasilnya di bulan Maret ini," ungkapnya.

Ia mengatakan kegiatan monitoring di beberapa desa yang menjalankan program Sobo Hebat Sedulur Selawase sudah mulai terlihat efeknya, ada penurunan sebanyak 20-30 persen.

Tahun 2024 Dinas PPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo tahun menargetkan angka penurunan stunting sesuai angka nasional di 14 persen. Ada 3 konsen yang dilakukan di tahun ini.

"Kita lebih banyak berupaya pencegahan timbulnya stunting baru. Target 2024 zero new stunting, jangan sampai muncul stunting baru, perbanyak edukasi dan pendampingan," ungkapnya.

Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Wonosobo akan menyasar pendampingan ibu hamil sehat, melahirkan lancar, dan anak lahir sehat. Kedua pendampingan terhadap calon pengantin (catin) sehat dan cukup umur. Ketiga pendampingan kepada remaja terhindar dari anemia. Serta pemberian ASI eksklusif oleh ibu kepada bayinya dapat secara maksimal.

Selain itu, Dinas PPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo juga sedang menargetkan cakupan KB pasca bersalin minimal 70 persen untuk menjaga jarak kelahiran, dimana saat ini masih di angka 56 persen.

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah anak lahir stunting agar pola pengasuhan terhadap anak juga dapat secara maksimal.

"Sistem Elsimil juga dilakukan untuk pencatatan ibu hamil rentan, ibu hamil KEK, sehingga bisa langsung ditangani untuk mencegah stunting," tambahnya.

Dyah menambahkan selain upaya pencegahan agar tidak muncul stunting baru, penanganan kasus stunting yang sudah terjadi juga terus diupayakan untuk menurunkan angka stunting.

Hingga saat ini, berdasarkan data kasus stunting tertinggi masih ditemui di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, dan Kertek. Menurutnya hal yang mendasari ialah pemahaman pola asuh terhadap anak yang belum semua orang tua paham. 

Dengan ini menjadi konsen pemerintah setempat untuk dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada orang tua guna menekan angka stunting di Kabupaten Wonosobo.