Tak ada WFH bagi ASN Pemkot Semarang Pasca Lebaran, Berani Bolos TPP Langsung Dipotong

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang tidak menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pasca libur Lebaran.

Seluruh ASN harus mulai masuk pada Selasa (16/4/2024). ASN yang membolos akan dikenai sanksi berupa potongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta tidak ada ASN yang WFH pasca libur Lebaran selama 10 hari. Mereka harus kembali bekerja dan kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Saya ingin hari ini teman-teman tidak ada yang WFH, harus kerja. Ada sanksi kalau tidak berangkat," tegas Ita, sapaannya, usai silaturahmi dan halal bi halal dengan pegawai Pemkot Semarang, di Halaman Balai Kota Semarang, Selasa (16/4/2024).
Dia menyebut, masih ada ASN yang mengajukan izin. Namun, mereka bukan izin karena masih mudik melainkan karena hal mendesak. Pihaknya pun memberikan kelonggaran.

"Ada yang semalam izin ke saya, Camat Ngaliyan karena kakak ipar meninggal sehingga izin. Kemudian, staf ahli, Pak Agus sedang pemulihan. Kalau tidak izin akan ada sanksi. Saya pikir libur 10 hari masa masih kurang puas," tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut, Ita memberikan apresiasi kepada para para petugas yang tidak libur selama Lebaran, antara lain penyapu jalan, Satpol PP, dishub, dan sebagainya. Dia menilai kerja mereka sangat luar biasa sehingga patut diapresiasi. 

Dia pun mengajak seluruh ASN untuk kembali berbenah dan kembali memberikan pelayanan normal kepada masyarakat. 

"Pelayanan selama libur lebaran tetap ada piket tapi pelayanan belum penuh. Hari ini saya minta teman-teman bekerja, bersih-bersih kantor," ucapnya. 

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Joko Hartono menambahkan, WFH yang disampaikan Menpan RB merupakan imbauan dalam rangka mengurai kemacetan. Namun, Kota Semarang tidak menerapkan WFH mengingat aktivitas sudah lancar.

"Semua pegawau sudah kembali ke Semarang. Namun, kita mengecek. Setelah ini, kami sidak ke OPD-OPD," ucapnya. 

Joko menyebut, sistem presensi di Kota Semarang sudah menggunakan deteksi wajah dan lokasi. Sehingga, dipastikan, ASN akan melakukan presensi di setiap kantornya. Hingga saat ini, pihaknya pun belum menerima laporan adanya ASN yang membolos. 

"Sanksi kalau ketahuan tidak masuk hr ini akan kena potongan TPP 15 persen. Kalau gaji utuh karena itu hak," katanya.