Sekjen Gerindra Sebut Prabowo akan Bertemu dengan Megawati, Tinggal Tunggu Waktu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Rabu (24/4) ini.

Hal tersebut seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Senin (22/4).

Di sisi lain, untuk mencairkan tensi politik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Menuru Muzani, pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri hanya tinggal mencocokan waktu saja.

"Terhadap pertanyaan kapan bertemu dengan ibu mega, sekarang sedang mulai dicocokkan waktu-waktunya dan mudah-mudahan agenda ini tidak terlalu lama lagi akan disampaikan ke hadapan publik," kata Muzani, Senin malam.

Muzani mengatakan Prabowo selalu berupaya adanya rekonsiliasi setelah Pilpres 2024. Karena itu, proses komunikasi politik akan terus menerus dilakukan dan tidak berhenti.

"Pak Prabowo akan selalu berpikir positif dan ke depan bagi bangsa Indonesia. Karena itu upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan tidak akan berhenti dan akan terus dilakukan," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu menyatakan rekonsiliasi tidak hanya dilakukan kepada pimpinan partai politik saja. Akan tetapi, rekonsiliasi terhadap tokoh sebagai simbol persatuan.

"Rekonsiliasi akan dilakukan termasuk dengan pimpinan partai politik ataupun dengan tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai sebuah simbol bagi upaya untuk mempersatukan bangsa," jelasnya.

Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menilai apabila PDIP cenderung untuk memilih merapat dengan Prabowo Subianto.

Sikap tersebut dapat dijelaskan dari beberapa analisis baik dari kondisi global maupun dalam negeri dengan pertimbangan yang jernih dan hati-hati terkait kepentingan nasional.

"Pertama-tama yang menjadi alasan apabila PDI Perjuangan merapat pada posisi politik Prabowo Subianto adalah karena memang relasi politik yang baik antara pimpinan Partai Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, bahkan Prabowo pernah maju menjadi kandidat Wapres dari Kandidat Presiden Megawati Soekarnoputri pada momen Pilpres 2009," kata Airlangga, Selasa (23/4).

"Sementara setelah Pilpres 2024 selesai dengan keunggulan dari Prabowo Subianto, sinyalemen dari Prabowo untuk menerima dengan tangan terbuka PDI Perjuangan yang ditandai akan dilakukannya pertemuan antara Prabowo dan Megawati menunjukkan arah kerjasama antara dua kekuatan politik tersebut," tambahnya.

Dia menuturkan, kemungkinan posisi politik PDIP Perjuangan ini diambil sepertinya tidak dapat dilepaskan dari analisis interaksi antara situasi global dan domestic dalam kerangka stabilitas sosial Indonesia dalam turbulensi ekonomi-politik yang begitu kencang.

Berbagai macam situasi dunia yang tidak menentu terutama terkait dengan warisan efek krisis Covid-19 yang masih berpengaruh secara ekonomi.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan perkembangan geo-politik global terkait dengan Perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda mereda dan diikuti dengan potensi perang yang melibatkan Palestina-Israel-Iran yang membuka ruang kemungkinan akan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia akan membawa efek yang besar secara global, termasuk juga Indonesia.

Seperti gangguan rantai pasok (supply chain) pangan, laju investasi, daya tukar mata uang sampai dengan hambatan kemungkinan pelemahan pertumbuhan ekonomi global maupun nasional.

"Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini maka diperlukan langkah politik yang hati-hati untuk dapat menjaga keseimbangan politik dan meredam potensi polarisasi politik yang dapat mengarah pada situasi chaos politik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto sudah berkali-kali menyatakan akan merangul rivalnya.

Ketika berkampanye, saat debat, saat bertemu Surya Paloh, dan ketika di acara tertentu pesan itu selalu disampaikan

Sikap itu dibangun Prabowo atas dasar kebutuhan, mengatur strategi untuk melawan kekuatan besar di parlemen.“Saya melihat suka tidak suka, senang tidak senang, kebutuhan akan merangkul lawan politik itu menjadi penting,” kata Ujang kepada Tribun Network, Selasa (23/4/2024).

Ujang menuturkan pemerintahan Prabowo harus kuat, sedangkan kekuatan mesti dibangun secara kuantitas yang mayoritas di parlemen.

Yang kedua kebutuhan ini diharuskan sebab Koalisi Indonesia Maju jumlah kursinya di DPR kurang dari 50 persen.

Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN itu tidak cukup kuat maka perlu armada baru sehingga perlu dukungan dari partai-partai yang kalah.

“Dalam konteks itu rekonsialiasi penting untuk dibangun karena menjadi sebuah kebutuhan. Kelihatannya akan terjadi partai-partai yang kalah akan gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran,” tukasnya.

Adapun dosen Universitas Al Azhar itu memandang PDI Perjuangan saat ini masih 50:50 untuk dapat dikatakan bergabung pemerintahan atau menjadi oposisi.

Menurutnya, PDI Perjuangan justru lebih lincah, lebih gesit, dan lebih ‘galak’ menjadi partai oposisi.

Seandainya jadi oposisi pun lebih bagus, memiliki sikap dengan menjaga jarak dari pemerintahan.

Dan PDI Perjuangan mengontrol pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga terjadi check and balance, akan terjadi kekuatan penyeimbang.

“Saya melihat kalau PDI Perjuangan berada di oposisi bukan sesuatu yang aneh juga bahkan sudah dilakukan juga di masa pemerintahan SBY, di masa orde baru juga,” tukasnya.

Di sisi lain,Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga berupaya mewujudkan rekonsiliasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.

Gibran mengaku ingin segera menemui rivalnya.

"Sekali lagi, yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Semoga bisa segera ketemu (Anies-Ganjar) di momen-momen yang lain," kata Gibran.

Walikota Solo itu menyebut setiap putusan pasti akan ada pro dan kontra dari pendukung.

Namun ia meminta kepada para pendukung untuk tetap menghargai keputusan MK, dan tidak perlu ada aksi.

"(Pro kontra) Oh iya, pasti. Sekali lagi kita hargai, kita hormati hasil yang ada di MK. Apapun hasil akhirnya, apapun keputusannya. Tidak perlu ada aksi atau apapun itu," kata putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu.(Tribun Network/Reynas Abdila/Yuda/tribun jateng cetak)