Janji Sudaryono untuk Nelayan di JawaTengah, Akses Permodalan Hingga Infrastruktur

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Provinsi Jateng memiliki nelayan dengan jumlah terbanyak di Indonesia.

Hal tersebut dicatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2020.

Di mana total nelayan yang tersebar di Jateng mencapai 526 ribu orang lebih. Sedangkan posisi kedua ada Sulawesi Selatan dengan 467 ribu nelayan.

Banyaknya nelayan di Jateng juga berpotensi dalam hal membangkitkan perekonomian.

Misalnya, hasil tangkapan ikan laut dafi para nelayan di wilayah Jateng.

Mengutip data dafi Dinas Kelautan Provinsi Jateng, hasil tangkapan ikan laut pada triwulan III 2023 mencapai 89,9 ribu ton lebih.

Dari total tersebut, Pelabuhan Pati, Bajomulyo dan Pelabuhan Tasik Agung, kabupaten Rembang mencatatkan produksi terbesar.

Di mana produksi tangkapan ikan di Pelabuhan Pati, Bajomulyo, mencapai 43,3 ribu ton dengan nilai produksi Rp 689 miliar lebih.

Kemudian produksi tangkapan ikan di Pelabuhan Tasik Agung, kabupaten Rembang  tembus di angka 35,3 ribu ton dengan nilai produksi 217 miliar lebih.

Meski demikian, kesejahteraan nelayan di Jateng bisa dikatakan tak sebanding dengan kontribusi membangun perekonomian.

Berbagai permasalahan masih membelenggu para nelayan di Jateng, dari kemiskinan, subsidi BBM yang belum merata, tingkat pendidikan rendah hingga perlindungan bagi nelayan.

Ketimpangan tersebut diakui oleh Salim (43) satu di antara nelayan asal Kabupaten Pati.

Ia berujar, pemerintah kurang serius mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan.

"Kondisi tersebut bisa dilihat di wilayah pesisir di Jateng ini, kami yang berjuang namun tanpa ada perhatian dari pemerintah. Nasib kami masih terkatung-katung," ucapnya, Minggu (5/5/2024).

Diakuinya, mayoritas nelayan berpendidikan rendah dan selalu mengandalkan pemodal.

Jika ada pemodal yang punya kapal para nelayan ikut bekerja, namun untuk mandiri ia menuturkan kesulitan.

"Kalau nelayan kecil seperti saya sangat terkendala dengan BBM yang sampai sekarang tak jarang terjadi kelangkaan," jelasnya.

Ia mengaku, banyak masalah yang dihadapi nelayan dari perekonomian yabg kurang baik hingga perlindungan jiwa.

Bahkan Salim menuturkan, tidak ada nelayan kecil yang bisa menjual hasil tangkapan dengan harga baik.

"Karena tengkulak masih banyak dan mereka yang punya modal. Kalau pemerintah menfasilitasi nelayan kecil dalam hal pemasaran kemungkinan pemasukan kami lebih baik. Karena hingga kini harga tangkapan tak sebanding dengan resiko saat menangkap ikan hingga modal melaut," tutur Salim.

Hal tersebut didengar oleh Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra Jateng yang digadang-gadang bakal masuk dalam bursa Pilgub Jateng mendatang.

Ia mengakui dengan jumlah nelayan mencapai 526 ribu orang, sektor perikanan, termasuk aktivitas nelayan, berperan signifikan di Jateng. 

Sudaryono juga menuturkan produksi ikan dan garam, budidaya, pengolahan, dan perdagangan hasil perikanan memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jateng. 

"Saya menaruh perhatian tinggi terhadap peningkatan masa depan para nelayan dengan konsep Inovasi, Investasi, Inkubasi (3I)," ucapnya.

Dikatannya, berbagai program dan strategi telah disusun untuk mendorong perkembangan nelayan dan sektor perikanan, antara lain kemudahan akses permodalan dan fasilitas bagi para nelayan Jayeng yang memadai.

Tujuannya agar para nelayan dapat memperbarui peralatan, membeli bahan bakar secara konstan dan terjangkau, asuransi nelayan dan juga pemberdayaan komunitas. 

Lewat hal tersebut ia berharap para nelayan dapat mengelola usaha dengan baik nantinya. 

Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga penting sehingga rantai pasok perikanan dapat berjalan efektif dan efesien. 

Dari sisi permintaan, menu ikan juga perlu diinisiasi dalam program makan siang gratis bagi anak sekolah. 

Tak kalah pentingnya juga adalah pendidikan dan pelatihan sehingga nantinya mereka dapat bersaing. 

"Untuk itu, diperlukan gotong royong semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah, masyarakat, LSM dan sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan dan program sektor kelautan dan perikanan," imbuhnya. (*)