Luhut Ogah Jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo-Gibran, Tapi Siap Jadi Penasihat Presiden

TRIBUNJATENG.COM, NUSA DUA – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menolak saat dirinya diminta menjadi menteri kembali di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Luhut mengatakan ia hanya bersedia menjadi penasihat untuk pemerintahan mendatang.

”Saya siap membantu sesuai permintaan beliau (Prabowo, red) sebagai penasihat, kalau itu masih diminta," kata Luhut saat ditemui setelah menghadiri upacara Segara Kertih yang digelar di Bali, Sabtu (18/5).

Luhut mengatakan Prabowo sebenarnya sudah meminta kepada dirinya untuk menjadi menteri dalam kabinet yang akan dibentuk. Tetapi, Luhut menolak permintaan tersebut.

"Beliau sudah meminta (jadi menteri). Saya tidak (lanjut)," kata Luhut.

Luhut sendiri yakin Prabowo akan melanjutkan program-program yang telah dirintis sejak periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Tentu dengan beberapa penyesuaian.

"Karena ini kan akan berbuat baik pada Indonesia. Saya kira pak Prabowo punya jiwa patriotisme yang tinggi. Dan saya bicara sama beliau, Beliau akan meneruskan ini," ujar Luhut.

Namun Luhut juga mengingatkan soal fondasi yang diletakkan oleh Jokowi saat ini dinilainya sudah sangat baik.

"Tapi saya pikir apa yang telah diletakkan oleh Pak Joko Widodo adalah satu fondasi yang sangat-sangat baik," sambungnya.

Isyarat tidak mau lagi menjadi menteri sebelumnya sudah disampaikan Luhut saat perayaan ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta, September 2023 silam.

Saat itu ia akan pensiun dan tidak akan mau lagi menerima jabatan menteri atau setingkat menteri. Luhut menilai banyak anak muda yang potensial untuk bekerja sebagai menteri dibanding dirinya.

"Saya pikir cukuplah sampai Oktober tahun depan. Saya pikir saya sudah berumur 77 tahun," kata Luhut.

Luhut juga sempat berpesan kepada Prabowo untuk tidak membawa orang "toxic" atau bermasalah ke kabinetnya.

Pesan tersebut disampaikan Luhut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Prabowo-Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024 atau saat periode kepemimpinan Jokowi berakhir.

Saat ini isu soal kabinet Prabowo hangat diperbincangkan. Sejumlah nama muncul meski beberapa kali dibantah oleh orang-orang dekat Prabowo.

Yang paling santer adalah soal jumlah kementerian nanti yang diperkirakan bakal lebih dari 40 kementerian. Hal ini diperkuat dengan revisi UU Kementerian yang sedang digodok di DPR.

Tambah Kementerian

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengakui ada wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 40. Pada kabinet Jokowi, kementerian berjumlah 34.

Yusril menyebut, enam kementerian baru yang akan ditambah saat ini masih digodok.

"Saya sih belum dengar resmi dari Beliau, wacana yang berkembang sekitar 40, jadi ya nambah sekitar 6 kementerian lagi dari hari sekarang," kata Yusril di Kantor PBB, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5).

Yusril mengatakan sejauh ini dirinya belum diajak Prabowo untuk berdiskusi terkait nomenklatur kementerian. Namun, ia menuturkan akan mengajukan 3-4 nama kader PBB kepada Prabowo untuk menjadi calon menteri.

"Nanti kalau kita diajak diskusi mengenai struktur kementerian ikut akan melibatkan menyumbang pikiran. Kalau sekiranya dimintai PBB mengajukan calon-calon kami akan sampaikan, tentunya tidak hanya satu orang tapi ya pasti 3-4 orang," tutur dia.

Ia menambahkan sejauh ini Prabowo belum membahas nama-nama calon menteri. Saat ini, kata dia, Prabowo masih membahas struktur kabinet yang akan dibentuk.

"Ya belum, sampai hari ini kan belum ada pembicaraan resmi mengenai hal itu, yang kita tahu bahwa baru berbicara struktur belum orang-orangnya. Kalau mengenai orang-orang pasti dibicarakan dalam pertemuan koalisi," ucapnya.(tribun network/dng/dod/tribun jateng cetak)