Kala Aktivis Peringati 26 Tahun Reformasi, Dari Pertunjukan 2.000 Tengkorak hingga 1.000 Kuburan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Sejumlah aktivis dan penggiat hak asasi manusia (HAM) melakukan aksi instalasi peringatan 26 tahun Reformasi serta napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru pada Selasa (21/5).

Aksi itu digelar di Markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Jl. Diponegoro No.72 Menteng Jakarta Pusat. Bagaimana rupanya?

Mereka menggelar pertujukan 2.000 tengkorak dan 1000-an kuburan yang ditampilkan secara dramatis dan diperkuat dengan pameran foto.

Aksi ini bercerita tentang kekerasan Orde Baru yang menurut berbagai literasi membantai lebih dari 500.000 jiwa dalam sekian banyak peristiwa berdarah baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi kekuasaan dan kroninya.

Adapun, sejumlah kasus pelanggaran yang menjadi sorotan hingga saat ini di antaranya Penembakan Misterius 1982, Rumah Heudong 1989, Kasus Sutet, Pembunuhan Munir, Udin Bernas, Marsinah, Pembunuhan Massal 1965, Poso dan Sampit.

Pantauan di lokasi, mahasiswa, dosen, hingga fotografer antusias melihat penampakan pertujukan 2.000 tengkorak dan 1000-an kuburan di berjejer di halaman markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia.

Mereka juga terlihat memperhatikan satu persatu instalasi kuburan yang terbuat dari papan triplek.

Di setiap instalasi kuburan itu juga terdapat sejumlah nama korban pelanggaran HAM, diantaranya Munir, Widji Thukul, Marsinah hingga Udin Bernas.

Taburan bunga juga menghiasi instalasi kuburan yang ada di sana.

Sebuah bendera merah putih dengan warna sudah mulai pudar juga terpampang di atas tumpukan instalasi tengkorak.

Aroma dupa juga tercium menyengat di lokasi acara. Hal ini menambah suasana muram kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini.

Di bagian panggung, terdapat seruang peringatan 26 tahun reformasi ‘Kami Masih Akan Terus Melawan’.

Aktivis 98 Fauzan Luthsa mengatakan, aksi ini digelar bukan hanya sebagai peringatan reformasi, tetapi mengingatkan bahwa para aktivisi dan korban pelanggaran HAM masih ada dan terus melawan.

Apalagi, dia juga menyoroti kondisi demokrasi saat ini yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

“Kami menganggap hal ini harus terus dilanjutkan agar pemerintahan saat ini atau pemerintah nanti tidak akan mencoba memutar balikan sejarah,” tegas Fauzan Luthsa.