Wonosobo Hebat

Pertahankan Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Pemkab Wonosobo Komitmen Tingkatkan Kualitas

imah Masitoh
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat hadir menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Jumat (17/5/ 2024) yang bertempat di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Kali kedelapan berturut-turut, Kabupaten Wonosobo berhasil mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan tahun 2023.

Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Hari Wiwoho kepada Bupati Wonosobo pada Jumat (17/5/2024) di Semarang.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat sangat bersyukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan hasil WTP yang ke-8 ini.

Menurutnya, penghargaan ini bisa menjadi penyemangat untuk terus mewujudkan Wonosobo yang transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah.

"Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo, ini adalah penghargaan untuk kita semua, dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Sementara itu Kepala BPPKAD Wonosobo, M. Kristijadi mengaku bangga dapat mengantarkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali mendapatkan opini WTP.

Menurutnya, untuk mendapatkan opini WTP tidaklah mudah. Butuh kerja keras agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan opini WTP.

"Harus perjuangan keras pastinya ada beberapa subjek pemeriksaan yang harus kita lalui pada saat BPK turun," ungkapnya saat dihubungi tribunjateng.com, Kamis (23/5/2024).

Dijelaskannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, pertama mulai dari subjek kesesuaian LKPD yang disajikan sesuai dengan ketentuan yang ada atau standar akuntansi pemerintah. 

Selain itu terkait dengan pelaksanaan pembelanjaan daerah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti aturan tentang pengadaan barang jasa, aturan tentang pertanggungjawaban dan sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan kewajaran pengungkapan. Artinya ada catatan atas laporan keuangan ini apakah pengungkapannya sudah bisa diakui kewajarannya.

"Terakhir ada bidang Standar Pengendalian Internal (SPI) terkait efektif dan efisiensinya. Pemerintah bagaimana SOP yang sudah direncanakan dan SOP yang sudah dilaksanakan ini juga harus dilihat di situ," imbuhnya.

BPPKAD Wonosobo ada program rutin yang dilakukan selama ini mulai dari Rakor keuangan baik pendapatan maupun belanja setiap 3 bulan sekali. Kemudian intensifikasi dan verifikasi di penyampaian SPT SPM.

Selain itu, pihaknya juga menurunkan tim ke SKPD untuk pembinaan setiap 3 bulan sekali, serta mengadakan rekonsiliasi kas, aset, dan akuntansi per semester.

"Manakala SKPD belum melakukan rekonsiliasi itu nanti ada sanksinya. Ini bagian dari pembinaan SKPD supaya mereka tahu terhadap administrasi," terangnya.

Kristijadi menambahkan ke depan akan memperkuat SDM yang ada di SKPD/OPD yang bisa melakukan review keuangan internal, bisa membuat SPI internal yang baik, dan bisa melaporkan akuntansinya dengan baik. 

"Ke depan kita akan penguatan SDM. Sehingga kita dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD itu bisa lebih gampang,'' tandasnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo Iwan Widayanto menambahkan, dengan kali kedelapan Kabupaten Wonosobo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan memberikan hal modal kepercayaan kepada masyarakat.

"Ini pemerintah memberikan pertangungjawaban yang diuji oleh lembaga pemeriksa eksternal. Artinya di pengawas inten dilakukan dan pengawasan eksternal dalam hal ini BPK juga dilakukan. Dengan diperolehnya opini WTP bisa dipertanggungjawabkan dengan masyarakat," jelasnya. 

Menurutnya, ke depan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak boleh lengah dengan pencapaian yang telah didapatkan ini. Beberapa catatan-catatan yang diberikan harus menjadi bahan evaluasi ke depannya. 

"Ke depan yang pertama tidak sebatas pada bagaimana cepat-cepat an menyajikan laporan keuangan daerah. Tetapi juga untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah," pungkasnya. (ima)

Baca juga: Video Jemaah Calon Haji Kota Semarang Mulai Diberangkatkan, Mbak Ita Pesan Jaga Kesehatan

Baca juga: FOTO Jadul Ini Diduga Momen Kebersamaan Vina, Eki, Pegi dan Geng Motornya, Diduga Saling Kenal

Baca juga: Viral Curhat Pegi Setiawan Ngaku Difitnah Atas Kasus Vina Cirebon 8 Tahun Lalu

Baca juga: Video PSIS Semarang Mulai Siapkan Taktik Jelang Turnamen Pramusim di JIS