Rp 6,2 T Habis Buat Ribuan Aplikasi, Presiden Minta Kementerian dan Pemda Setop Bikin Aplikasi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi baru.

Pasalnya, selama ini ada puluhan ribu aplikasi pemerintahan yang tersebar di seluruh instansi.

Permasalahannya, aplikasi milik pemerintah itu tak ada yang terintegrasi. Jokowi menyebut setidaknya ada sekitar 27 ribu aplikasi yang dibuat seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah hingga saat ini. Ia mencontohkan, Kementerian Kesehatan misalnya, memiliki sekitar 400 aplikasi.

Menurut Jokowi, hal ini harus diubah.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!" ujar Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5)

Jokowi mengatakan puluhan ribu aplikasi milik pemerintah itu telah menyedot anggaran yang tidak sedikit. Setidaknya anggaran Rp6,2 triliun habis untuk membuat ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan. 

Pembengkakan anggaran itu terjadi karena instansi pemerintah terus membuat aplikasi baru. Jokowi menyebut setiap ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, pasti ada pembuatan instansi baru.

"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi.

"Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.

Untuk itu Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik. Hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia. Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital.

"Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap," kata Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan INA Digital akan berisi sembilan pelayanan publik di tahap awal.

Super Apps itu akan mencakup pelayanan digital administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Beberapa di antaranya pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.

"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dalam data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," ucap Anas dalam peluncuran tersebut.(tribun network/fik/dod)

Baca juga: Siska Rekam Sendiri Kepala Berlumuran Darah Setelah Dibacok Pacar: Tolong Aku ya Allah

Baca juga: Benarkah Biaya UKT tak Naik Lagi? Jokowi Sebut Kemungkinan Naik Tahun Depan

Baca juga: UKT Batal Naik Setelah Nadiem Dipanggil Jokowi, DPR Bakal Terus Pantau Kebijakan Uang Kuliah Tunggal

Baca juga: Hendi Maju Pilgub Jateng 2024, Hendi : Bismillah, kan Proses harus Dimulai dari Internal Partai Kami