Pemkab Jepara Upayakan Angka Stunting Jepara Turun, Dengan Terjunkan Ratusan Tim TPK

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pastikan angka stunting di Kabupaten Jepara akan mengalami penurunan.

Demikian yang disampaikan, Plh Kepala DP3AP2KB, Kabupaten Jepara, Hadi Sarwoko kepada Tribunjateng, Minggu (9/6/2024).

Diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Jepara sejak tahun 2019 sesuai data SSGI 30,90 persen, tahun 2021 turun menjadi 25 persen, tahun 2022 turun menjadi 18,2 persen dan tahh 2023 naik sedikit mnjadi 18,9 persen masih dibawah target nasional maupun Provinsi Jateng Sesuai SKI.

Berpatokan dari data tersebut, DP2AP2KB Jepara masih melakukan upaya penurunan stanting di Kabupaten Jepara.

Upaya tersebut dalam pengoptimalan aksi konvergensi yang mengandengan berbagai pihak untuk menurunkan kasua stunting di Kabupaten Jepara.

"Jadi secara garis besar, stunting Jepara secara aksi konvergensinya sudah terlaksana seoptimal dan sebaik mungkin. Mulai peran dari perangkat daerah, Baperda, aksi spesifikan Dinas Kesehatan dan aksi sensitifnya dinas lain termasuk dinas DP2AKB ada PUPR, Disperkim, dan dinal lain termasuk kominfo saling terikat," kata Plh Kepala DP3AP2KB, Kabupaten Jepara, Hadi Sarwoko.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdin DP3AP2KB Jepara mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penginputan data terbaru.

"Untuk data sendiri SSGI di tahun 2023 itu 18,09 persen, EPBGM sudah 6,19 persen, Januari sampai sekarang masih berproses karena memang data harus satu pintu dan kami korelasi seketariat DP3AP2KB dengan DKK," ujarnya.

Tak hanya itu, DP3AP2KB Jepara sudah menurunkan 913 Tim Pendampingan Keluarga (TPK) dengan 2739 Kader TPK yang masih bergerak mengedukasi masyarakat terkait stunting.

Dia menjelaskan bahwa TPK bertugas untuk memberikan edukasi terhadap keluarga resiko stunting untuk memperbaiki pola asuh anak.

"Jadi setiap tim terdiri dari tiga orang ada unsur tenaga kesehatan, ataupun kader KB maupun unsur penggerak PKK Desa. Seiring bergerak bersama untuk melakukan pendampingan keluarga resiko stunting," ungkapnya.

Hadi menuturkan bahwa tingginya angka stunting di Kabupaten Jepara disebabkan adanya pola asuh yang tidak maksimal.

"Mengedukasi keluarga stunting untuk edukasi penyuluhan dan sistem perujukannya.Kalau penyebab kenapa, paling tinggi karena pola asuh yang kurang benar," jelasnya.

Menurutnya masih banyak keluarga di Kabupaten Jepara yang belum menyadari betapa pentingnya nutrisi ataupun gizi yang diperlukan bayi yang baru lahir.

"Pola asuh yang semula bayi yang dilahirkan itu sudah bayi aterem, bayi normal tapi sehubungan kesibukan orang tua bekerja aktif sehingga terlewatkan merawat bayinya. Asi eksklusifnya kurang tuntas pemberian nutrisi kepada bayi kurang maksimal," tuturnya.

Ia menilai bahwa ketergantungan pola asuh yang dilakukan dengan cara menitipkan anaknya kepada orang tua ataupun saudara menjadi satu diantara penyebab memperlambat pertumbuhan bayi.

Ketika orang tua sendiri yang sibuk berkerja dan melupakan kesehatan bayinya itu kerap terjadi.

"Biasanya dipasarahkan pengasuh kepada saudara ataupun neneknya itu bisa menimbulkan penyakit penyerta bisa dari kehamilan, hamil terlalu muda, hamil terlalu tua lebih dari 35 tahun, muda 25 tahun. Melahirkan itu resiko, tingkat lahiran rendah," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mudrikatun mengatakan pihaknya sudah melakukan percepatan penurunan dan penanggulangan stunting.

Satu di antaranya, pendataan semua sasaran seperti catin, bumil dan balita.

"Meningkatkan cakupan bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif," ucap Mudrikatun kepada Tribunjateng.

Menurutnya meningkatkan cakupan Bayi 0-11 bln mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai Bayi usia 6 bulan.

"Memberikan PMT (makanan tinggi protein hewani, susu) pada catin, bumil KEK dan  balita wasting, underweight, weihgtfaltering dan stunting," ungkapnya.

Dia meminta orang tua untuk memantau tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan di posyandu.

"Merujuk ke puskesmas/nakes Jika menemukan anak satu kali tidak naik berat badannya," ucapnya.

Dia ingin semua lintas sektor memobilisasi atau menggerakkan semua sasaran (catin, bumil dan balita) ke posyandu.

"Semua OPD dan multi sektor (unsur pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat, pengusaha) bergerak bersama untuk mencegah, menurunkan dan menanggulangi stunting, sesuai peran masing masing," ungkapnya.

Sembari DKK Jepara berusah meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan memperbaiki sanitasi lingkungan

"Mendorong masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Merevitalisasi peran TPPS kabupaten, TPPS Kecamatan dan TPPS desa dalam semua kegiatan percepatan penurunan Stunting meliputi pendataan sasaran, pemetaan sasaran, perencanaan kegiatan, monev dan perencanaan  penganggaran /pembiayaan," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan percepatan dan penurunan Stunting merupakan tanggung jawab semua bersama baik pemerintah maupun Swasta. (Ito)