Pimpinan OPD di Wonosobo Didorong Sadar akan Perkembangan Transformasi dan Keamanan Digital

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Wonosobo ikuti kegiatan Digital Leadership Forum di Pendopo Bupati, Rabu (12/6/2024).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran mengenai transformasi digital, dan kepedulian terhadap keamanan digital.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), setiap instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus menerapkan keamanan SPBE mulai dari domain teknologi, proses dan sumber daya manusia (SDM).

Kepala Diskominfo Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat menyampaikan, saat ini perlunya pemerintah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Perlu tranformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat saat ini," ucapnya.

Ia mengatakan, salah satu hal yang saat ini digerakkan adalah pemanfaatan tanda tangan digital (TTD) bagi masing-masing pimpinan OPD di Kabupaten Wonosobo.

Menurutnya pemanfaatan tanda tangan digital (TTD) dapat memberikan efisien waktu, tenaga dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat.

Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyambut baik kegiatan Digital Leadership Forum ini.

Ia menyampaikan, seluruh stakeholders di lingkungan Pemkab Wonosobo, harus sudah semakin siap dalam menyongsong era digital dengan segala manfaat maupun eksesnya. 

Ia berharap kegiatan ini bermanfaat bagi kemajuan penerapan SPBE di Kabupaten Wonosobo sehingga mendorong terwujudnya good governance and clean government serta pelayanan publik yang berkualitas.

"Salah satu tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel, yang salah satunya diwujudkan melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE)," ujarnya.

Ia berharap penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Wonosobo, dapat dilaksanakan dengan memprioritaskan manajemen keamanan informasi sebagai benteng pertahanan utama.

Sehingga secara riil dapat mendukung terwujudnya good governance and clean government serta pelayanan publik yang berkualitas.

Hadir sebagai narasumber, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas menyampaikan semua pemimpin perangkat daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi informasi.

"Saya menyarankan kepada seluruh pemimpinnya memulai dulu sadar tentang pemanfaatan teknologi digital salah satunya pemanfaatan tanda tangan digital," ucapnya.

Namun demikian, ia menekankan, kesadaran pemanfaatan teknologi digital yang ada harus diimbangi dengan kesadaran keamanan digital khususnya terkait perlindungan data pribadi.