PPDB Jateng : Pakai Zona Khusus, 4 Kecamatan di Kota Semarang Kategori Blank Area dari SMA Negeri

TRIBUNJATENG.COPM, SEMARANG -- Sebanyak empat kecamatan di Kota Semarang masuk blank area. Artinya, empat kecamatan tersebut tidak memiliki SMA sehingga diatur zonasi khusus dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jateng 2024.

Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Kustrisaptono menyebutkan, empat blank area di Kota Semarang yaitu Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Gayamsari, dan Tugu. Empat kecamatan tersebut diatur dalam zonasi khusus.

Zonasi khusus untuk Gajahmungkur ditampung di SMAN 5 Semarang, sedangkan zonasi khusus Candisari berada di SMAN 1 Semarang.

Sementara itu, untuk Kecamatan Gayamsari, zonasi khusus berada di SMAN 11 Semarang dan Kecamatan Tugu di SMAN 8 Semarang. Kuota zonasi khusus sebesar maksimal 12 persen dari daya tampung sekolah.

Dengan kebijakan ini, dipastikan siswa yang berada di blank area tetap punya pilihan sekolah dalam PPDB Jateng 2024. Namun demikian, siswa tetap bisa mendaftar di luar zona melalui jalur prestasi.

"Jadi, boleh pakai zona khusus, tapi dia juga bisa daftar melalui jalur prestasi di luar zona," terang Kustrisaptono, saat di meninjau verifikasi di SMAN 3 Semarang, Senin (24/6).

Meski di Semarang ada beberapa kecamatan yang masuk blank area, menurut dia, masih cukup banyak SMA/SMK swasta di ibu kota Jateng. Ke depan, pelibatan SMA/SMK swasta di PPDB menjadi perhatian.

Adapun total blank area di ibu kota Jateng sebanyak 153 kecamatan. Saat ini, diakuinya, jumlah kuota PPDB 2024 masih sebesar 41,62 persen dari jumlah lulusan jenjang SMP 2023/2024.

Setiap tahun, Pemrpov Jateng terus berupaya menambah kuota dengan penambahan sekolah, antara lain SMAN 9 Surakarta, SMAN Tawangmamgu, SMA Pagentan Banjarnegara, dan SMK Lumbir Banyumas.

Pada tahun ini, Pemprov Jateng juga akan menambah sekolah di Wonosobo, Tegal, dan Pemalang. Apa pula rencana penambahan SLB di Banyumas.

Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida mendorong Disdikbud Provinsi Jateng untuk berkoordinasi dengan Disdik kabupaten/kota untuk penambahan SMA di Jateng.

"Kami dorong untuk koordinasi, memastikan mana SD yang regrouping, yang mungkin tanah dan bangunannya bisa dihibahkan ke pemprov untuk kepentingan SMA SMK. Toh nanti digunakan warga setempat," jelasnya.

Di sisi lain, dia menyebut, solusinya juga tidak hanya dengan membangun sekolah. Pemerintah bisa menggandeng sekolah swasta untuk turut dibiayai menggunakan APBD. Pemerintah pusat, kata dia, mengharapkan, pemerintah daerah tidak hanya mencari solusi dengan membangun sekolah baru, namun mengoptimalkan keterlibatan sekolah swasta.

"2025 kita bisa memetakan ada berapa sekolah swasta ya g siap ikut menampung anak didik kita yang dibiayai APBD, nanti ikut PPDB secara serentak," jelasnya. (eyf)

Baca juga: Petaka Masak-masak di Pinggir Sungai Pelus Banyumas, Bocah Umur 14 Tahun Tewas Tenggelam

Baca juga: Detik-detik Truk Ekspedisi Terbakar di Tol Pemalang, Cholili Lihat Asap dari Tumpukan Barang Paket

Baca juga: Pemkab Kudus Tak Ingin Persiku Jadi Tim Musafir di Liga 2

Baca juga: Harga Emas Diprediksi Terus Lanjutkan Tren Positif, Konsumen Antam pun Untung 18 Persen Setahun