Video Mbak Ita Beserta Keluarga Sudah Coklit Pilkada Semarang 2024

Berikut ini video Mbak Ita beserta keluarga sudah coklit Pilkada Semarang 2024.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu beserta keluarga sudah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pilkada Semarang 2024.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) bersama dengan KPU, PPK, dan PPS mengunjungi kediamannya, Senin (1/7/2024). 

"Alhamdulillah hari ini saya kerawuhan Pak Plt Ketua KPU Kota Semarang beserta jajaran PPK dan PPS Sumurboto hari ini melakukan coklit. Coklit mulai 24 juni lalu, tapi karena saya ada berbagai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, saya minta waktu. Alhamdulillah, 1 Juli 2024 ini keluarga kami sudah melakukan coklit," papar Ita, sapaannya. 

Pantarlih melakukan coklit keluarga Wali Kota Semarang. Ada tiga orang dalam KK yaitu Alwin Basri selaku kepala kelaurga, Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan anaknya bernama Muhammad Farras Razin Pradana. 

Ita menekankan, coklit menjadi tahapan yang penting dalam menyukseskan pilkada.

Pemilih yang meninggal dunia akan didata.

Begitu pula pemilih baru yang belum terdata akan dimasukan sebagai daftar pemikih.

Oleh karena itu, dia pun mengajak masyarakat untuk bersedia dilakukan coklit oleh pantarlih. 

"Diharapkan, data-data para pemilih untuk Pilkada 2024 bisa valid, terselesaikan dalam waktu satu bulan," ucapnya. 

Sementara itu, Plt Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan, coklit telah dilakukan sejak 24 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga 24 Juli 2024.

Pihaknya menargetkan, coklit bisa selesai dalam waktu tiga pekan. 

Dalam coklit, KPU mencari pemilih yang belum terdaftar dan mencari pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). 

"Yang belum terdata kami data. Yang sudah meninggal, pindah, dan lai-lain akam kami masukan ke TMS. Nanti ada datanya, cuma update belum masuk," terangnya. 

Zaini menyebut, daftar pemilih tetap (DPT) di ibu kota Jateng sebanyak 1,2 juta pemilih.

Hingga saat ini, coklit masih terus berjalan.

Hanya saja, diakuinya, ada masyarakat yang sempat menolak untuk dilakukan coklit. 

"Tapi sudah kami komunikasikan. Alhamdulillah terselesaikan. Alasannya, data pribadinya tidak mau ditempel seperti nama. Tapi, secara umum data pribadi nama saya rasa tidak apa-apa, di kelurahan pun akan kami tempel. Tapi kalau NIK, KK itu data pribadi," jelas Zaini. (eyf)