Drama Pendidikan di Jawa Tengah: Kekurangan Guru Hingga Dihantui Penumpukan Honorer

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sedikitnya 10.000-12.000 guru di Jawa Tengah pensiun setiap tahunnya.

Padahal pengangkatan guru honorer dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dilakukan setiap tahun.

Hal tersebut dinilai membuat penumpukan jumlah guru honorer semakin tinggi.

Baca juga: Nasib Sekolah Sepi Peminat di Jepara, Guru Sempat Door to Door Tawarkan Warga, Kini Bisa Gelar MPLS

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi menyebut, kondisi kekurangan guru terjadi hampir 35 kabupaten/kota di Jateng.

Khususnya SD Negeri dan SMP Negeri yang memiliki jumlah pensiun tinggi di setiap bulan.

"Saya sudah datang ke beberapa kabupaten, hampir semua kab/kota mengeluhkan kekurangan guru.

Karena jumlah pensiun dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kan terus meningkat. Kalo rata-rata mulai TK, SD, SMP Negeri sekitar 10.000-12.000 ribu di Jateng yang pensiun," ungkap Muhdi saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2024).

Muhdi juga mengatakan, masih ada sekitar 4.000 guru honorer P1 yang belum diangkat PPPK sampai saat ini.

Bila pemerintah tidak melakukan pengangkatan secara rutin, dia mengkhawatirkan akan terjadi penumpukan guru honorer.

"Maka pada saat 10 tahun tidak melakukan rekrutmen (PPPK), maka 100.000 angkanya (guru honorer). Total di Indonesia jadi sejuta katakanlah," ungkapnya.

Menurutnya kekosongan guru akan berisiko terhadap proses belajar mengajar.

Maka pengangkatan atau perekrutan PPPK secara rutin dinilai dapat mengatasi permasalahan banyaknya guru honorer yang tidak memiliki kepastian.

Muhdi mencontohkan Kepala Dinas Pendidikan di Cilacap rutin mengajukan formasi PPPK setiap tahun sesuai dengan jumlah guru yang akan pensiun tahun depan.

"Itu bagus ya artinya punya perencanaan ya. Sekolah kan ndak boleh tidak ada guru. Kelas harus ada guru. Jadi prediksi pensiun tahun depan sudah diantisipasi dengan tahun ini mengajukan formasi," jelasnya.

Bila perekrutan itu terjadi secara rutin, maka tidak terlalu banyak penumpukan guru honorer.

Dia memperkirakan saat ini setiap kabupaten memiliki 100-200 guru honorer.

"Kalau 200 rata-rata per kabupaten, di provinsi kan sekitar 8.000. Kalau setiap tahun pemerintah mengangkat sekitar 7.000-8.000 saya pikir tidak akan terjadi lagi yang namanya honorer," lanjut Muhdi.

Dia menjelaskan akar masalah guru honorer yakni disebabkan tidak ada pembukaan lowongan resmi dari pemerintah.

Lantaran sekolah membutuhkan guru, kemudian melakukan seleksi sendiri.

"Kalau mereka sudah bekerja di situ ya manusiawi lah, sudah terbiasa bekerja walaupun penghasilannya kecil, tapi mereka akan berharap mendapat penghasilan lebih pada waktunya. Sehingga dia menginginkan jadi guru tetap di situ," katanya.

Baca juga: Cetak 3 Guru Besar, Percepatan Jabatan Dosen Jadi Fokus Garapan SCU

Untuk itu dia berhrap pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dapat mengikuti langkah Cilacap untuk lebih responsif menyikapi banyaknya angka pensiun dan mengantisipasi kekurangan guru pada tahun depan.

Lebih lanjut, PGRI meminta agar seleksi guru tidak disamakan dengan seleksi pegawai yang lain seperti yang berjalan sampai sekarang.

"Karena profesi guru itu utamanya bukan sekedar sebut saja intelegensianya atau kecerdasannya yang lebih. Tapi guru kan sebagai pendidik, justru mereka bagaimana kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosialnya itu bagus. Ini yang kadang-kadang tidak bisa kan tertangkap dengan sempurna ya melalui seleksi yang disamaratakan," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ribuan Guru Pensiun Tiap Tahun, Jawa Tengah Kekurangan Guru dan Dihantui Penumpukan Honorer"