Bapperida Kabupaten Semarang Catat Dominasi Pekerjaan Buruh Serabutan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN -- Pemkab Semarang terus berupaya menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai presentase terendah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Semarang, Muhammad Muslih menyebutkan, angka kemiskinan per Juli 2023 lalu mencapai 7.17 persen dari 1.084.000 penduduk di wilayah Bumi Serasi.

Artinya, terdapat sekitar 77 ribu penduduk di Kabupaten Semarang yang berkategori miskin.

Ia menargetkan adanya penurunan angka hingga mencapai 7.07 persen pada 2024 ini. Angka kemiskinan di Kabupaten Semarang ini termasuk terendah kedua di Jawa Tengah, setelah Kabupaten Jepara.

"Kami berupaya maksimal terus mengentaskan kemiskinan melalui banyak sektor,” kata Muslih, Senin (29/7/2024).

Upaya-upaya yang dilakukan, lanjut dia, yakni bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos), pelatihan kerja, hingga beasiswa bagi pelajar. Selain itu, terdapat juga pemberdayaan UMKM yang bisa mengangkat perekonomian di Kabupaten Semarang.

Muslih menegaskan, penanganan harus dilakukan berdasarkan kategori dan penyebab kemiskinan, sehingga pemerintah bisa mengintervensi sesuai persoalan yang dialami warga.

“Misal miskin karena menganggur, ya diberi pelatihan kerja agar bisa bekerja di industri atau bekerja mandiri. Disnaker juga setiap tahunnya melatih 1.000 calon tenaga kerja, apalagi di Kabupaten Semarang banyak sekali industri dan investor,“ imbuh dia.

Muslih menyebutkan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp28 miliar dan juga melalui Dana Desa (DD) sebanyak Rp22 miliar. Menurutnya, penyumbang kemiskinan terbanyak, yakni warga lanjut usia, warga yang malas bekerja, dan juga karena sakit serta disabilitas.

“Paling tinggi penyebab kemiskinan itu berasal dari warga yang bekerja sebagai buruh serabutan sehari-harinya. Ini utamanya di desa-desa yang tergolong penyumbang kemiskinan paling banyak, sekitar 40 ribu dari 77 ribu warga miskin sehingga ini diatasi dengan BLT, bansos, hingga pelatihan kerja," sambung dia.

Warga yang berada di bawah garis kemiskinan ditentukan memiliki pengeluaran paling banyak Rp350 ribu per jiwa selama sebulan. Muslih menargetkan angka kemiskinan di Kabupaten Semarang akan mencapai 6.6 hingga 6.8 pada 2025.

"Angka itu sudah menjadi target Kabupaten Semarang yang dicanangkan harus terlaksana di tahun 2025. Harapannya, Pemkab Semarang bisa mendapatkan fiskal dari pemerintah pusat supaya kami bisa kembali mengentaskan kemiskinan ini semakin masif lagi,” pungkas dia. (rez)

Baca juga: Klarifikasi Klinik WSJ Terkait Kematian Selebgram Ella Setelah Sedot Lemak

Baca juga: Merawat Tradisi Masyarakat Krapyak, 3.000 Porsi Bubur Suro Dibagikan Gratis

Baca juga: Alasan Tiktoker "Ngumpet" di Kantor Polisi Setelah Bikin Video Syur Secara Live Streaming

Baca juga: BREAKING NEWS, Suporter Persis Solo Bisa Nonton Langsung di Stadion Manahan Saat Lawan Arema FC