Aturan Pembelian Pertalite Rampung Sebelum Jokowi Lengser

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, aturan berkait dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bakal rampung sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Aturan pembelian Pertalite itu akan tertuang di regulasi baru seiring dengan dilakukannya revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Kami akan coba selesaikan semua sebelum pemerintah selanjutnya, karena itu menurut saya penting, menyangkut pada air quality (kualitas udara)," ujarnya, saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada Oktober 2024, dan akan digantikan dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Meski demikian, Luhut tidak menyebut kapan pastinya beleid baru mengenai konsumsi Pertalite itu akan dirilis.

Ia pun menyinggung indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) Jakarta yang berada di kisaran 120-200, alias masuk dalam kategori tidak sehat. Jauh dibandingkan AQI Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkisar 6.

Sehingga, Luhut menyebut, upaya untuk meningkatkan kualitas udara bakal dilakukan dengan berbagai langkah, termasuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan serta penggunaan kendaraan listrik. Hal itu juga mengingat kualitas udara yang buruk berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

"Pemerintah itu mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat. Ada yang melalui BPJS, ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan, akibat udara yang indeks 170-200 ini. Itu banyak yang sakit ISPA," tukasnya. (Kompas.com/Yohana Artha Uly)

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Bakal Turun 10 Persen Mulai Oktober 2024

Baca juga: Presiden Jokowi dan Kepala BPIP Digugat di PN Solo Terkait Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Baca juga: BERITA LENGKAP: Dokter Aulia Meninggal di Kos hingga Kemenkes Tutup Sementara untuk Investigasi

Baca juga: Wawancara Fadhilah Mathar Soal Perintah Presiden Jokowi Lanjutkan Pembangunan Tol Langit