Penyusunan Rencana Belanja APBD 2025, Puan: Utang Sangat Besar, Belanja Subsidi Meningkat

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintahan Joko Widodo dalam lima tahun terakhir melakukan penarikan utang dalam jumlah besar.

Selain itu, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami koreksi sangat dalam untuk menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat.

Kondisi ini diperburuk akibat terjadinya guncangan stabilitas perekonomian global yang kian terpuruk dipengaruhi faktor eksternal.

“Pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar dampak turunnya penerimaan perpajakan, kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar,” ujar Puan dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut dalam lima tahun Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi Covid-19, regional antar negara, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, krisis pangan hingga krisis energi global. Berbagai gejolak tersebut mengakibatkan ketidakpastian serta berdampak langsung terhadap aktivitas kehidupan sebagai bangsa dan negara.

"Lima tahun terakhir perjalanan kita seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti," terangnya.

Namun demikian, seluruh pemangku kepentingan, elemen masyarakat termasuk TNI - Polri dapat bergotong royong alhasil kemungkinan terburuk terhadap negara dapat diatasi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan sampai 31 Juli 2024, pemerintah telah menarik utang baru hingga sebesar Rp 266,3 triliun.

Nilai tersebut setara 41,1 persen dari target penarikan utang 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun. Realisasi penarikan utang itu naik 36,6 persen secara year-on-year (yoy).

Sri Mulyani menegaskan langkah ini dilakukan guna merespons pelemahan ekonomi akibat melandainya harga komoditas.

"Realisasi bulan ke tujuh baru 41,1 persen. Tumbuhnya memang cukup tinggi, karena tahun lalu penerimaan kita juga cukup tinggi dari berbagai komoditas yang mengalami booming," kata Menkeu.

Pembiayaan utang sampai Juli 2024 itu, antara lain mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 253 triliun, atau 38 persen dari target sebesar Rp 666,4 triliun.Pertumbuhannya sendiri tercatat mencapai 37,5 persen secara yoy.

Jadi Beban

Pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun pertama nantinya diperkirakan mengalami kesulitan. Pasalnya, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih lesu hingga pertengahan 2024. DPR meminta pemerintah lebih selektif menyusun rencana belanja di APBN 2025 lantaran melihat kondisi keuangan negara yang terbatas.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir pada Oktober 2024 ”mewariskan” kondisi kas negara yang cukup menantang bagi tahun pertama pemerintahan Prabowo. Rezim Jokowi juga menyisakan ”tabungan” negara yang menipis, selain utang jatuh tempo pemerintah yang besar pada 2025.

Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah pusat yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,3 triliun.