Menko PMK Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem Wonosobo, Ini Strategi yang Dilakukan Pemkab 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berhasil menurunkan angka kemiskinan eksterem.

Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil menurunkan angka kemiskinan eksterem sebesar 0,3 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo mengatakan, tahun 2024 angka kemiskinan Wonosobo turun dari 1,5 persen di tahun 2023 menjadi 1,2 persen di tahun 2024.

"Rapat penanganan kemiskinan eksterem di Kemenko PMK, hari Rabu kemarin yang dipimpin oleh Pak Menteri Muhajir Efendi, alhamdulillah Wonosobo mendapatkan apresiasi yang bagus terkait upaya penanganan kemiskinan eksteremnya. Sehingga tahun 2024 bisa menurunkan angkanya dari 1,5 persen jadi 1,2 persen," ucapnya, Kamis (22/8/2024).

Andang menyebut, penurunan angka kemiskinan eksterem Wonosobo belum bisa mencapai target nasional sampai 0,5 persen tahun 2024. Namun ia optimis masih ada waktu untuk terus mengejar target nasional di tahun ini.

"Masih ada waktu nanti pada September akan dilakukan survei sehingga pemerintah kabupaten bisa lebih siap mengejar kekurangan yang ada, menambal sana sini. Termasuk mengefektifkan penggunaan anggaran," jelasnya.

Andang juga menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan Menteri Muhadjir Effendy pada pertemuan rapat lalu. Menteri menyampaikan perlu adanya perbaikan politik anggaran di daerah baik tingkat desa maupun di tingkat kabupaten dan provinsi.

Perbaikan politik anggaran itu untuk lebih fokus pada penanganan kemiskinan eksterem mulai dari anak tidak sekolah, rumah tidak layak huni, pemenuhan air bersih dan sanitasi.

"Kemudian sarana prasarana yang lainnya yang tidak kalah penting. Sehingga pemerintah kabupaten/kota harus memastikan bahwa dana desa itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada utamanya yang BLT DD, Padat Karya TD dan lain sebagainya itu untuk bisa dioptimalkan," bebernya.

Sementara itu, berdasarkan grafik yang dirilis Bappeda Wonosobo beberapa waktu lalu menunjukkan, perkembangan efektivitas persentase penduduk miskin Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif.

Di tahun 2020-2021 angka kemiskinan di Wonosobo sempat meningkat yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Namun dari tahun 2022 kemiskinan di Wonosobo mulai beranjak turun dari 16,17 persen di tahun 2022, tahun 2023 menjadi 15,58 persen, dan tahun 2024 ini di angka 15,28 persen. 

Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Supriyadi berharap penurunan sebesar 0,3 persen ini menjadi semangat bersama dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

"Berbagai strategi penanganan kemiskinan di Wonosobo sudah dilakukan seperti kebijakan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam RPJMD 2021-2026, ketiga strategi tersebut juga telah diimplementasikan baik dalam program unggulan bupati berupa Wonosobo Makmur maupun strategi dan kebijakan yang menyasar kepada rumah tangga miskin. 

Tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo masih berada di atas persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (10,47 persen) dan nasional (9,03 persen).

Dengan ini, Kabupaten Wonosobo menempati peringkat tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen 15,71 persen dan Brebes 15,60 persen. (ima)