Guru Besar Unsoed: Korupsi Politik Bisa Hancurkan Bangsa, Lebih Bahaya dari Kasus Tambang

Situasi politik demokrasi Indonesia semakin mengkhawatirkan. Prof. Hibnu Nugroho, akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sekaligus juru bicara aksi Laskar Soedirman, memperingatkan bahwa negara ini berada di ambang kehancuran akibat korupsi politik yang menyebar luas. Bahkan, menurutnya, dampaknya bisa lebih parah dibandingkan kasus-kasus tambang yang pernah terjadi. Apa yang membuat korupsi politik ini begitu berbahaya?

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Prof. Hibnu Nugroho, seorang akademisi terkemuka dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan juru bicara aksi Laskar Soedirman, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi politik demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, situasi saat ini telah mencapai titik nadir, dengan tanda-tanda korupsi politik yang semakin merajalela.

“Indonesia kini menghadapi ancaman serius dengan munculnya korupsi politik yang berbasis regulasi. Jika hal ini terus berlanjut, dampaknya bisa menghancurkan seluruh bangsa, bahkan lebih buruk daripada kasus tambang yang pernah ada,” ujar Prof. Hibnu dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Prof. Hibnu menjelaskan bahwa korupsi politik ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi merata dari Sabang hingga Merauke, merusak fondasi demokrasi dan konstitusi bangsa.

Menurutnya, penguasa sering kali memanipulasi kepentingan politik tanpa mempertimbangkan pendidikan demokrasi yang benar bagi masyarakat.

“Inilah saatnya kita semua turun tangan. Kita harus mengingatkan dan melawan agar pemilu mendatang bisa memberikan contoh yang baik. Sebagai bangsa besar, kita membutuhkan perbaikan yang mendalam. Jika situasi konstitusi hancur, maka bangsa ini akan ikut hancur dan konsep republik yang kita anut bisa bubar,” tegasnya.

Mengenai aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung, Prof. Hibnu menekankan bahwa meski massa bergerak untuk menyampaikan aspirasi, mereka harus melakukannya tanpa kekerasan atau anarki.

“Rakyat kita hanya ingin meluruskan, bukan untuk melakukan tindakan anarkis. Jangan sampai kita diam saja, karena jika kita diam, kita pasti akan tertindas,” tambahnya.

Prof. Hibnu juga menyampaikan keprihatinannya terhadap revisi UU Pilkada yang sedang dibahas.

Ia mendesak agar revisi tersebut dibatalkan untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

"Jangan sampai kita lengah, karena kelengahan kita bisa dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk mengubah undang-undang demi kepentingan mereka," tandasnya.

Dalam acara pernyataan sikap yang digelar di depan kampus Unsoed, Prof. Hibnu bersama Laskar Soedirman menyerukan agar seluruh masyarakat terus mengawal pemerintah, memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.