Materi TWK CPNS 2024: Lambang dan Contoh Pengamalan Sila Ke-4 Pancasila

Materi TWK CPNS 2024: Lambang dan Contoh Pengamalan Sila Ke-4 Pancasila

TRIBUNJATENG.COM - Inilah lambang dan contoh pengamalan pancasila sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dalam lambang negara, sila keempat Pancasila digambarkan oleh Kepala Banteng.

Makna sila keempat adalah kerakyatan harus dipimpin atau dilakukan secara bijaksana.

Dikutip Tribunjateng.com dari BPIP, pengamalan sila keempat Pancasila bisa dilihat dari segi wisata dan keluarga.

Adanya desa wisata atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di daerah, pengamalan sila keempat dapat terlihat lewat masyarakat yang peduli dan terorganisir, wisata setempat dikelola secara gotong royong.
 

Sistem pemilihan ketua Pokdarwis melalui musyawarah dan mufakat adalah contoh penerapan prinsip bijaksana dalam pengambilan keputusan.

Proses ini dapat mendorong kemajuan sektor pariwisata di suatu daerah serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Prinsip musyawarah untuk menemukan solusi dalam kehidupan bernegara juga dapat diterapkan dalam konteks yang lebih kecil, seperti dalam keluarga. 

Dalam keluarga, setiap anggota biasanya memiliki minat dan pandangan yang berbeda, yang kadang bisa berbenturan.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meminimalkan konflik, penting untuk mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh orang tua.

Semua pendapat dalam musyawarah harus dihargai untuk memastikan proses berlangsung lancar.

Contoh penerapan prinsip ini bisa dilihat saat keluarga merencanakan liburan akhir tahun.

Setiap anggota keluarga mengajukan ide mengenai destinasi wisata yang diinginkan, dan kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai keputusan.

Keputusan akhir ditentukan berdasarkan suara terbanyak, di mana pihak dengan suara lebih sedikit harus menerima hasil yang disepakati.

Dengan cara ini, rencana liburan dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip Pancasila sila ke-4.

Secara praktis, penerapan Pancasila sila ke-4 dalam kehidupan keluarga melibatkan:

- Menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

- Menghargai dan mempertimbangkan pendapat setiap anggota keluarga dengan sikap terbuka.

- Menghargai hasil keputusan musyawarah dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Dari penerapan-penerapan ini, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan secara bersama yang sesuai dengan sila Pancasila dilakukan melalui musyawarah, yang diwarnai dengan semangat kekeluargaan.

Musyawarah adalah ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah secara kolektif.

 Buku "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V" oleh Dyah Sriwilujeng menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menghargai kesetaraan manusia, sehingga pendapat setiap individu harus dihormati.

Musyawarah dilakukan dengan bertukar pandangan tentang masalah tertentu, di mana berbagai pendapat muncul dari peserta.

Setiap orang menyampaikan pandangan mereka dan mendengarkan pendapat orang lain dengan semangat kekeluargaan dan sopan santun.

Setelah proses ini, satu keputusan diambil berdasarkan mufakat, bukan berdasarkan suara terbanyak atau paksaan.

Mufakat berarti kesepakatan bersama yang dicapai tanpa paksaan, dengan memperhatikan kepentingan umum.

Mufakat harus mempertimbangkan aspek moral dan keadilan. Hasil musyawarah dianggap sah jika semua peserta setuju dan mematuhi kesepakatan yang telah dicapai.

10 Butir Pedoman Penghayatan Pancasila Sila Ke-4

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama

2.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. (*)