PHK Pekerja Pabrik Tekstil & Garmen di Jateng terus Berlanjut, Pemerintah Jangan Tenang-tenang Saja

TRIBUNJATENG.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat beberapa waktu belakangan, khususnya di bidang garmen, tekstil hingga jasa.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah untuk segera bergerak cepat mengatasi masalah tersebut.

"Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah," kata Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Netty lalu menyoroti secara khusus salah satu bidang yang marak terjadinya PHK yakni tekstil dan garmen. Dia menyebut itu disebabkan oleh tidak kuatnya daya saing industri di bidang tersebut dengan barang impor China.

"Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri adalah tidak kuat bersaing dengan barang impor China. Impor barang dari China harus diawasi dan diperketat," ucapnya.

Sebagai informasi, industri tekstil, garmen dan alas kaki merupakan sektor yang paling banyak melakukan PHK.

Selain alasan tidak kuat bersaing dengan produk impor China, juga karena kurangnya permintaan yang menyebabkan merosotnya produksi dalam tiga tahun terakhir.

Untuk itu, Netty menilai Pemerintah harus melakukan pembenahan regulasi mengingat produsen dari China bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah lantaran adanya subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah negara mereka.

"Artinya ada regulasi yang menguntungkan (dari pemerintah China). Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Kita harus cek bagaimana regulasi di Indonesia," imbuh Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini.

Lebih lanjut, Netty meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal. "Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya," lanjut Netty.

PHK di Jawa Tengah

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah.

Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, lalu posisi ketiga Provinsi Banten. Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe.

"Jateng sektor tadi Bu Menteri bilang, manufaktur, tekstil, garmen, alas kaki. Kalau di DKI kebanyakan jasa. restoran, kafe, itu jasa banyak. Banten industri. DKI (PHK) 7.400 lebih," tuturnya.

Produk Tekstil

Di Jateng terdapat 9.133 orang terkena PHK sepanjang 2024. Hal tersebut juga dicatat oleh Disnakertrans Provinsi Jateng. Menurut Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, angka tersebut merupakan data dari aplikasi SIGAP PHI.

Aplikasi tersebut mendata para pekerja yang terkena PHK di 35 kabupaten kota di Jateng. "Pada aplikasi tersebut, terdata perusahaan yang melakukan PHK, di masing-masing daerah," terangnya, Jumat (6/9/2024).

Ia mengatakan, tak hanya jumlah PHK kasus yang masih dimediasi juga terdata pada aplikasi tersebut.

Dari pendataan itu, Aziz merinci 6.844 pekerja terkena PHK dari awal tahun hingga Agustus 2024. Sementara ada 2.289 pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan yang tersebar di Jateng.

Dijelaskannya PHK di Jateng, terjadi di berbagai sektor seperti tekstil dan produk tekstil.

"Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Di antaranya, faktor geopolitik perang Rusia-Ukraina, resesi ekonomi negara tujuan ekspor, kenaikan harga barang baku, penurunan order hingga membanjirnya produk impor," katanya.

Banyak Lowongan

Dari catatan tersebut, Aziz memastikan upaya mitigasi terus dilakukan. Seperti penyelesaian terkait pesangon dan hak jaminan sosial untuk pekerja.

Ia juga mengatakan, PHK adalah hal terakhir yang dapat ditempuh.

"Pasalnya masih ada jalan lain seperti mediasi hingga persetujuan bersama," tuturnya.

Meski gelombang PHK terjadi di Jateng, namun Aziz mengklaim Jateng jadi jujugan investasi. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di angka 0,94 juta jiwa. Angka tersebut di bawah Jabar, Banten dan Jakarta.

Selain itu, ia mengatakan banyak perusahaan yang merelokasi dan berinvestasi ke Jateng.

"Seperti, calon pabrik alas kaki di Pekalongan yang membutuhkan 18 ribu orang pekerja dan pabrik sepatu di KITB Batang, yang berkapasitas 15 ribu orang pekerja," terangnya.

Ditambahkannya, perusahaan raksasa yaitu Djarum juga akan berinvestasi du 6 kabupaten di Jateng. "KEK Kendal juga masih membutuhkan 10 ribu lebih pekerja. Kesempatan kerja masih terbuka luas di Jateng," imbuhnya.

Perbedaan Data

Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan ke Jateng, Kamis (5/9/2024). Tak hanya itu, kroscek data juga dilakukan oleh Komisi IX DPR RI.

 Hal tersebut dilakukan lantaran ada perbedaan data terkait jumlah PHK. Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufida, langsung memimpin tinjauan tersebut.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, data dari Kemenaker ada 13.700 pekerja terkena PHK di Jateng. Namun data tersebut berbeda dengan yang dipaparkan oleh Disnakertrans Provinsi Jateng yang hanya 9 ribuan pekerja.

Ia mengatakan, data tersebut harus segera diklarifikasi ulang oleh Pemprov Jateng.

"Karena saat dilakukan tinjauan, baik Disnakertrans dan serikat buruh memaparkan data yang sama. Mungkin ada yang belum terdata atau tidak lapor," papar Edy, Jumat (6/9/2024).

Ia juga menyoroti terkait pembayaran jaminan sosial pekerja yang terdampak PHK.

Hal tersebut lantaran saat dilakukan klarifikasi banyak pekerja yang belum mendapatkan haknya.

Edy mengatakan banyak hal yang menyebabkan jaminan sosial tidak sampai ke pekerja.

 "Antara lain karena adanya oknum perusahaan nakal yang tidak membayar premi karena masalah keuangan," paparnya.

Ia mengakui, situasi ekonomi faktor geopolitik masih bergejolak. Kondisi tersebut berimbas pada turunnya permintaan ekspor, sehingga perusahaan melakukan efisiensi. Meski demikian ia menegaskan, pekerja harus dijamin haknya.

"Perusahaan tidak boleh mengingkari pesangon, jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan," imbuhnya. (bud/tribunnews/dtc/kps)