AAJ Anggap Statement Hasto, Buruk Muka Cermin Dibelah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Belakangan santer berseliweran statement Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyoroti hasil Pilgub Jateng.

Seperti diketahui, hasil hitung cepat beberapa lembaga survei nasional, menempatkan Paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin, unggul kisaran 20 persen dari rivalnya, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. 

Kondisi ini disikapi Hasto dengan tudingan yang melebar ke mana-mana. Tetapi arahnya jelas ke Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ), Muhammad Isnaini, untuk melihat secara jernih dengan menempatkan permasalahan sesuai tempatnya.

“Negara ini negara hukum. Bukan negara rimba. Jika merasa ada kecurangan, kamarnya sudah sangat jelas. Ada Bawaslu atau MK. Kalau membuat narasi membabi buta nanti masyarakat yang jadi korban,” tegas Isnaini.

Menurut dia kontestasi Pilgub Jateng berjalan dalam koridor aturan. Isnaini menilai, pernyataan Sekjen PDIP terlalu mengada-ada.

“Disinggung Hasto juga kalau Pak Jokowi sudah menempatkan orang-orangnya sebelum turun. Bahasa dia, seolah Pak Jokowi memagari. Urusannya apa? Apa dia nggak sadar kalau presiden punya hak prerogatif? Khusus Kapolri, sebelum resmi dilantik, kan ada proses fit and proper test di Senayan. Dan di situ ada wakil PDIP juga. Tidak serta merta ditunjuk terus besok menjabat kok...lantas salahnya di mana?” sambung Isnaini lagi.

Pernyataan Konyol 

Ketum AAJ ini mengaku beberapa kali mencatat pernyataan konyol Hasto. Dan selalu mengarah pada Jokowi.

Selalu juga kesan tendensius yang sifatnya menyerang ke personal Presiden RI ke-7.

“Saya jadi ingat kata-kata Pak Mahfud MD. Kalau kalah nuduh curang dsb..dsb...coba buka. Ini juga yang sekarang terjadi saat jagoan Hasto keok di Jateng. Sisi lain, sepertinya menganggap remeh Tim Pemenangan 02. Dia kira kami tidur lantas bisa langsung makan buah gitu ya....,” ungkap Isnaini.

Ditambahkan bahwa jika setiap kontestasi pesta demokrasi selalu dikatakan curang karena kalah, sama artinya meremehkan kerja dan kinerja KPUD dan Bawaslu. Diingatkan juga bahwa MK telah membuka diri menerima setiap sengketa Pilkada Serentak.

“Silakan instrumen itu dipakai. Tentu dengan mekanisme dan syaratsyarat yang dipenuhi. Jangan buruk muka lantas cermin dibelah! Pembelajaran politik dan demokrasi yang tidak punya kelas kalau cuma statement sepihak !” tegas Isnaini. (*)