Video Densus 88 Audiensi dengan Pemkot Semarang Pembinaan Eks Jamaah Islamiyah dan Eks Napiter

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Berikut ini video Densus 88 Audiensi dengan Pemkot Semarang Pembinaan Eks Jamaah Islamiyah dan Eks Napiter .

Unit Idensos Satgaswil Jateng Densus 88 Antiteror Polri melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Semarang untuk kerjasama pembinaan eks jamaah dan eks narapidana terorisme (napiter), Kamis (9/1/2025). 

Perwakilan Unit Idensos Satgaswil Jateng Densus 88 Antiteror Polri, Ipda Ferry mengatakan, melalui audiensi ini diharapkan ada kehadiran negara untuk warga binaannya agar bisa terpenuhi kebutuhannya baik sisi ekonomi maupun kesehatan. 

"Paling penting lebih ke deradikalisasi," ucapnya. 

Ferry mengatakan, rutinitas eks napiter seperti biasa. Mereka sudah hidup seperti masyarakat pada umumnya.

Adapun, eks jamaah islamiyah tetal dilakukan pengawasan melekat, namun tidak terbuka. 

"Data kami eks jamaah islamiyah ada 58 orang. Eks napiter di Semarang ada 27 orang," sebutnya. 

Diakuinya, eks napiter maupun eks jamaah islamiyah ini cukup sulit untuk mencari pekerjaan.

Maka, melalui audiensi ini, dia berharap, pemerintah hadir untuk memberikan pelatihan kompetensi sesuai kemapuan mereka. 

"Setelah mereka punya kemampuan bisa berlanjut ke buka usaha mandiri," katanya. 

Pj Sekda Kota Semarang, M Khadik mengatakan, para eks napiter maupun eks jamaah islamiyah ini perlu pendampingan. Pemerintah Kota Semarang pun soap memberikan fasilitasi. 

"Kami ingin memfasilitasi, kami hadir disaat mereka perlu pendampingan. Kami akan laporkan kepada ibu wali kota hasil audiensi ini," tutur Khadik.

Dari audiensi ini, Khadik mengatakan, telah bersepakat melakukan identifikasi baik eks napiter maupun eks jamaah islamiyah. Ada empat permasalahan pokok dari hasil audiensi tersebut Pertama, terkait identitas diri.

"Identitas mereka berganti-ganti. Ada yang KTP hilang maupun KK. Mereka menghadapi masalah itu," katanya. 

Kemudian, sambung Khadik, masalah jaminan kesehatan dan sosial. Selanjutnya, aspek ekonomi. Mereka saat ini membutuhkan langkah untuk menyambung hidup. Perlu ada pemberian keterampilan atau skill sesuai yang mereka butuhkan. 

"Misalnya, mereka ingin usaha, menjadi UKM, nanti kami latih. Atau mereka ingin bertani, kami latih keterampilan bertani," ujarnya. 

Khadik menambahkan, mereka maduk dalam kelompok rentan yang harus dilakukan intervensi atau pendampingan agar mereka visa kembali ke pangkuan NKRI. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk lainnya. (eyf)