Walhi Jateng : Longsor Petungkriyono Pekalongan Jadi Bahan Evaluasi Wilayah Dataran Tinggi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melakukan evaluasi kebijakan di daerah hulu menyusul adanya bencana longsor di Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.

Sebelumnya bencana longsor itu terjadi pada pada Senin (20/1/2025) petang. Data sementara pada Rabu (22/1/2025) sore, bencana tersebut menewaskan sebanyak 20 orang dan sembilan orang masih dilaporkan hilang.  

Manajer advokasi dan Kampanye  Walhi  Jawa Tengah, Iqbal Alma menyebut, bencana longsor di petungkriyono terjadi bukan karena penyebab tunggal yakni hujan deras.

Baca juga: Video Evakuasi Korban Hilang Longsor Petungkriyono Pekalongan, 600 Petugas Gabungan Dikerahkan

Baca juga: Video Innalillahi, Jasad Abiyan Bayi 5 Bulan Korban Longsor Petungkriyono Pekalongan Ditemukan

Bencana ini terjadi lantaran adanya perubahan lanskap bentang alam.

"Walhi sangat menolak keras penyebab tunggal terjadinya bencana longsor di Petungkriyono. Kami nilai pasti ada perubahan lanskap bentang alam yang memperparah bencana itu," terangnya, Rabu (22/1//2025).

Melihat kondisi itu, pihaknya meminta Pemprov Jateng melakukan evaluasi kebijakan terhadap daerah-daerah rawan longsor di daerah hulu atau wilayah dataran tinggi.

Terlebih Jateng disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) sebagai provinsi nomor dua  sebagai daerah paling rawan bencana secara nasional.

Tak hanya melakukan evaluasi, pemerintah juga perlu melakukan riset yang mengulik penyebab atau akar masalahnya.

"Jangan hanya terlena oleh curah hujan yang tinggi tanpa melihat penyebab lokalnya. Kondisi itu harus dicarikan solusinya agar tidak berulang lagi," paparnya.

Sayangnya di tengah kondisi bencana tersebut, Pemprov Jateng malah  mengetok palu rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang bertolak belakang dengan kondisi bencana terkini di Jawa Tengah pada Desember 2024.
 
Iqbal menyebut, RTRW terbaru bakal menghilangkan 82 ribu hektare (ha) kawasan hulu atau daerah resapan.

Ditambah ada seluas 16-18 ribu Ha wilayah konservasi atau cagar alam akan dibabat.

"Regulasi itu sangat bisa memperparah bencana di Jawa Tengah karena RTRW dikeluarkan tidak menjawab kebencanaan," terangnya. (Iwn)