Ketua DPRD Jateng Dorong Pembaruan Peta Rawan Bencana untuk Cegah Risiko Besar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyebut banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Jateng sebagai dampak alami musim penghujan.

Ia menjelaskan bahwa pergantian musim selalu membawa risiko yang memerlukan kesiapsiagaan matang.

“Namanya musim penghujan, BPBD sudah kami koordinasikan untuk mengevakuasi korban. Ini menjadi konsekuensi yang harus dihadapi,” ujarnya, Kamis (23/1/2024).

Menurut Sumanto, pemerintah melalui BPBD telah bergerak cepat untuk menangani korban di berbagai daerah terdampak.

Namun, ia menekankan perlunya pembaruan peta rawan bencana untuk memperkuat langkah mitigasi ke depan.

“Semua Pemda harus memetakan ulang daerah rawan bencana. Hal tersebut penting agar lebih sigap setiap kali terjadi bencana,” jelasnya.

Bencana di Jateng, menurut Sumanto, disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu alam dan aktivitas manusia.

Faktor alam, seperti curah hujan tinggi yang memicu banjir dan tanah longsor, tidak dapat dihindari. Namun, mitigasi tetap menjadi kunci untuk meminimalkan dampaknya.

“Yang terpenting adalah kecepatan menangani. Jika ada tanah longsor, daerah yang rawan harus segera dievakuasi untuk mencegah risiko lebih besar,” tambahnya.

Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti kerusakan lingkungan dan kurangnya kesiapan menghadapi potensi bencana juga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi.

Data BPBD pada Selasa (21/1) menunjukkan wilayah Pantura, seperti Brebes, Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kendal, Pekalongan, Semarang, Grobogan, dan Demak, merupakan daerah paling terdampak banjir dan tanah longsor.

Selain itu, Banjarnegara dan Sragen juga melaporkan kejadian serupa, dengan ribuan rumah terendam, fasilitas umum rusak, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Sumanto menekankan bahwa mitigasi adalah langkah antisipasi penting yang harus dilakukan untuk meminimalkan kerugian material dan menyelamatkan nyawa.

“Yang penting adalah kecakapan dalam penanganan. Jadi pemerintah harus memastikan setiap langkah mitigasi dilakukan dengan baik agar masyarakat aman dan kerugian dapat ditekan,” tutupnya.