Mahasiswa Demo di Banyumas, Serukan 'Indonesia Gelap' dan 10 Tuntutan

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS – Ratusan massa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) menggelar aksi demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan kantor bupati, Rabu (19/2/2025).

Mahasiswa membawa berbagai selebaran berisi kritik terhadap pemerintah, di antaranya bertuliskan "Urus negara yang benar jangan seenak Ndasmu", "Satu Presiden Berbagai Insiden", dan "Bikin Kebijakan Oligarki terus Ndasmu".

Aksi ini menyuarakan berbagai permasalahan yang dinilai muncul akibat kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Mahasiswa menilai kebijakan Presiden Prabowo justru menindas masyarakat dan diperburuk dengan arogansi serta inkompetensi pejabat tinggi negara.

Melihat situasi tersebut, Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) menyatakan sikap dan mengajukan 10 tuntutan, yakni:

1. Menuntut pemerintah meninjau seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
2. Menuntut kebijakan pemerintah dibuat dengan memperhatikan prosedur serta kajian akademik.
3. Menuntut skala prioritas pembangunan negara lebih mengutamakan pendidikan dan kesehatan.
4. Menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai mengancam sektor pendidikan.
5. Menolak pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan.
6. Menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai kontraproduktif bagi kesejahteraan rakyat.
7. Menuntut pemerintahan yang tidak anti kritik serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Mendesak penyelesaian konflik agraria dan kebijakan yang tidak merusak lingkungan.
9. Menolak militerisme dalam ranah sipil yang semakin meningkat.
10. Menolak pemerintahan gemuk yang dijalankan dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mahasiswa juga menuntut pemerintahan berbasis meritokrasi serta menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Koordinator lapangan perempuan dari Serikat Mahasiswa Banyumas Bergerak, Robiyatul Adawiyah Situmorang, menegaskan bahwa massa aksi menuntut DPRD menandatangani kesepakatan tuntutan mereka.

"10 tuntutan ini belum mengakomodir seluruh permasalahan. Yang pasti, hari ini kami membawa isu Indonesia Gelap di berbagai sektor, terutama yang menyentuh pelayanan publik seperti efisiensi anggaran," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti pengalokasian efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, banyak kebijakan yang dibuat tanpa kajian akademik yang matang.

"Kami sebagai mahasiswa, insan cendekia, merasa tidak dihargai. Kebijakan negara ini tidak lagi berbasis kajian akademik, dan itu sangat fatal. Bahkan sistem politik di negara ini semakin buruk," ungkapnya.

Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang dinilai bermasalah, seperti keputusan Presiden Prabowo yang menghentikan penyebaran gas Elpiji namun disampaikan oleh DPR.

Selain itu, ia menyoroti pernyataan Prabowo yang menjatuhkan hukuman 50 tahun bagi koruptor, padahal dalam sistem hukum Indonesia tidak ada pidana 50 tahun.

"Presiden seharusnya memahami hukum negara sebelum mengeluarkan pernyataan seperti itu," jelasnya.

Pihaknya berharap aksi ini semakin besar dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.

Menurutnya, tuntutan ini bukan hanya aspirasi mahasiswa, tetapi juga agenda masyarakat Banyumas.

"Kami berharap DPRD bisa mengembangkan tuntutan ini lebih jauh, menyampaikannya ke pemerintah pusat, dan merealisasikan satu per satu poin yang telah kami ajukan," tandasnya.