Singgih Januratmoko Ingatkan Pererat Kesatuan Bangsa dalam Hadapi Krisis Global

TRIBUNJATENG.COM -- Dunia terancam krisis ekonomi akibat perang dagang yang diumumkan Amerika Serikat terhadap China, Kanada, dan Meksiko serta negara-negara yang tergabung dalam BRICS plus.

Akibatnya, mampu menurunkan daya beli masyarakat dunia, yang berimbas langsung terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko di hadapan 200-an peserta “Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan” di Gedung Makmur Barokah, Kompleks Pondok Pesantren Barokah, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2/2025). 

“Perang dagang tak seperti perang secara fisik seperti yang terjadi di Palestina ataupun Ukraina, yang memakan korban jiwa dan harta benda.

Perang dagang mengakibatkan melambungnya harga-harga komoditas internasional karena bea masuk yang tinggi, yang mengakibatkan inflasi dan ketidakpastian ekonomi,” tutur Singgih. 

Dalam suasana ancaman krisis tersebut, Singgih mengingatkan pentingnya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai amanat berdirinya negara Indonesia, salah satu kalimatnya adalah “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. 

Perang dagang merupakan imbas hegemoni dalam hubungan internasional di bidang ekonomi perdagangan.

Menurut Singgih, perang dagang tersebut menciptakan ketidakadilan sosial di berbagai belahan dunia, yang terimbas dengan perang dagang itu. 

“Kita tidak bisa menghindari krisis, maka memerlukan sikap mental dengan mewujudkan solidaritas sosial dengan menggerakkan empat roda berputar. pertama, yang kuat membantu yang lemah.

Kedua, mereka yang bisa, mengajari yang tidak bisa. Ketiga, yang ingat mengingatkan yang lupa,” paparnya. 

Sementara yang keempat, yang salah dinasehati dan diingatkan untuk memperbaiki kesalahannya.

“Keempat hal tersebut merupakan nilai-nilai kebaikan yang universal, yang dapat diadopsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” Singgih menambahkan. 

Ia pun mengingatkan, inti dari Pancasila adalah gotong-royong, yang memiliki nilai-nilai saling membantu, saling menghargai dan menghormati.

Gotong-royong, dalam pandangan Singgih, harus hidup secara nasional, bukan hanya di satu kampung atau kota, “Tapi antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga tercipta masyarakat madani.

Di mana elemen-elemen masyarakat bekerja sama dengan pemerintah menyejahterakan rakyat,” paparnya.