Sosok Putra Mahkota Keraton Solo yang Nyesel Gabung Republik, Anak dari Istri ke-3 Raja

Sosok Putra Mahkota Solo yang Nyesel Gabung Republik, Anak dari Istri ke-3 Raja

TRIBUNJATENG.COM - Putra Mahkota Keraton Solo, KGPAA Hamangkunegoro sempat mengunggah pernyataan yang menjadi sorotan publik. 

'Nyesel Gabung Republik' tulisnya di akun @kgpaa.hamangkunegoro.

KGPAA Hamangkunegoro juga mengunggah pernyataan lain yang berbunyi 

"Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi". 

KGPAA Hamangkunegoro diketahui memiliki gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram.

Ia lahir pada 29 September 2002 sehingga saat ini, usianya masih 23 tahun.

KGPAA Hamangkunegoro adalah anak dari Raja Keraton Solo saat ini, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII (PB XIII) dengan sang 
permaisuri PB XIII, GKR Pakubuwana atau Asih Winarni. Asih Winarni merupakan istri ketiga dari PB XIII.

Sebelumnya, KGPAA Hamangkunegoro bernama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya dan memiliki nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Mustiko.

Purbaya dinobatkan sebagai putra mahkota atau calon raja saat Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan tahta PB XIII yang ke-18, Minggu (27/2/2022).

Pengukuhan putra mahkota dilakukan saat acara Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan naik tahta PB XIII ke-18, pada Minggu (27/2/2022) di Sasana Sewaka.

Saat itu, usia Purbaya masih berusia 20 tahun dan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Tanggapan Pihak Keraton terkait Status KGPAA Hamangkunegoro

Usai status 'Nyesel Gabung Republik' menuai sorotan, pihak Keraton buka suara.

Menurut Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat, kritik itu, disampaikan sebagai respons atas berbagai permasalahan di Indonesia saat ini.

Di antaranya, kasus Pertamax oplosan yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp1.000 triliun. 

Kemudian, PHK massal di PT Sritex, yang tetap terjadi meskipun ada janji perlindungan dari pemerintah.

Lalu, korupsi timah yang menyeret banyak pihak dengan nilai kerugian negara sangat besar. 

Ada juga penanganan kasus pagar laut yang dinilai tidak tegas oleh pemerintah. 

"Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya."

"Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu," kata Dany, Sabtu (1/3/2025). 

Lebih lanjut, Dany menyebut, kritik tersebut, juga berakar dari status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang hingga kini masih ditangguhkan oleh pemerintah. 

Selain itu, hak-hak dan aset Keraton Solo yang belum diberikan turut menjadi pemicu kekecewaan. 

"Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya," kata Dany. 

"Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah," imbuhnya dilansir Kompas.com.

(*)