Tarling Perdana Wali Kota Pekalongan, Bahas Infrastruktur dan Kesehatan

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN – Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengawali tarawih keliling (tarling) perdana Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi di Masjid Darul Hikmah, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Senin (10/3/2025) malam.

Selain ikut salat tarawih berjamaah, kegiatan ini dimanfaatkan oleh Mas Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan, untuk berdialog dan menyerap aspirasi warga guna dicarikan solusinya bersama Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Aaf dan Balgis memaparkan visi, misi, serta program unggulan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan setelah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo.

Mereka juga menerima masukan dari warga terkait berbagai permasalahan, di antaranya tanah terkikis di pinggir Sungai Kupang akibat sistem penanganan banjir dan rob, pelayanan kesehatan, jalan berlubang, serta infrastruktur lainnya.

Mujib, warga Kuripan Kidul, mengadukan bahwa terkikisnya tanah di pinggir Sungai Kupang mencapai 3-4 meter sehingga membutuhkan penanganan seperti yang dilakukan di Sungai Lodji, Kecamatan Pekalongan Utara, dan Sungai Banger, Kecamatan Pekalongan Timur.

"Semenjak adanya sedotan Sungai Kupang, beberapa tanah di Kuripan Kidul tergerus karena beban air yang tinggi dari selatan. Akibatnya, banyak tanah yang hilang, bahkan ada yang mencapai 3-4 meter."

"Saya minta ada kebijakan khusus dari Pemkot Pekalongan agar penanganan banjir dan rob tidak hanya difokuskan di Kecamatan Pekalongan Utara, tetapi juga di Kecamatan Pekalongan Selatan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Aaf menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penanganan khusus untuk pinggir sungai yang terkikis di wilayah Pekalongan Selatan.

Ia menegaskan bahwa pemasangan bronjong hanya bertahan beberapa tahun, sehingga diperlukan solusi lebih permanen dengan betonisasi.

"Kami akan mengusahakan penanganan pinggir Sungai Kupang agar tanah tidak terus terkikis dan membahayakan warga," tegasnya.

Ditambahkan Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, bahwa salah satu program unggulan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan adalah jaminan kesehatan hanya dengan KTP.

Menurutnya, Kota Pekalongan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang memastikan seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah.

"Kesehatan adalah hak asasi manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau," tutur Balgis.

Dengan tercapainya UHC, warga Kota Pekalongan kini bisa langsung mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan NIK yang tercantum di KTP elektronik (KTP-el) di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik.

Bahkan, jika lupa membawa KTP, cukup menyebutkan NIK untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Kalau ada warga yang sakit namun tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan atau memiliki BPJS tetapi masih menunggak, tetap bisa berobat ke fasilitas kesehatan."

"Kami memiliki program UHC. Jika ada yang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama rawat inap, cukup menunjukkan KTP saja, nanti akan dilayani dan berobat secara gratis," pungkasnya.