DTSEN Jadi Acuan Seleksi Sekolah Rakyat di Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Peprov Jateng  akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama dalam proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat (SR). 

Program pendidikan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini diprioritaskan bagi masyarakat miskin, khususnya dari kelompok kemiskinan ekstrem atau Desil 1 dan 2.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng, Imam Maskur, menegaskan bahwa DTSEN masih dalam tahap penyelesaian dan akan menjadi data utama dalam penentuan penerima manfaat SR. 

Baca juga: Bupati Jepara Witiarso Utomo Langsung Dapat Keluahan Gabah Hingga Insentif Guru Honorer

Baca juga: Chord Kunci Gitar Jalur Langit - Ndarboy Genk feat Woro Widowati dan Jeho

"DTSEN sedang berproses, diharapkan akhir Maret nanti sudah ada hasilnya. Data ini akan menunjukkan jumlah masyarakat di Desil 1 hingga Desil 4, lengkap dengan lokasi dan identitas mereka," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/3/2025).

Melalui DTSEN, pemerintah dapat memastikan bahwa siswa yang masuk SR benar-benar berasal dari keluarga miskin. 

Imam Maskur menambahkan, jika kuota di Desil 1 belum terpenuhi, maka seleksi akan diperluas ke Desil 2, 3, hingga Desil 4. 

"Data ini penting agar penerimaan siswa SR benar-benar tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat," katanya.

Sebagai tahap awal, SR akan dibuka di empat Sentra Pelayanan Kemensos RI yang berada di Solo, Magelang, Temanggung, dan Pati. 

"Kami memilih lokasi ini karena sudah memiliki aset berupa bangunan dan lahan milik Kemensos, sehingga bisa langsung dimanfaatkan tanpa perlu pembangunan baru," jelas Imam.

Sekolah Rakyat dirancang dalam sistem boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah pusat. 

"Mulai dari makanan, pakaian, buku, hingga fasilitas sekolah semuanya gratis. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa," tegasnya.

Dalam proses seleksi, masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 4 berdasarkan DTSEN tetap harus melalui proses pendaftaran dan seleksi administratif. 

"Ada tahapan seleksi yang harus dilalui, tidak otomatis masuk hanya karena terdaftar di DTSEN," ungkapnya.

Untuk ke depannya, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan aset daerah yang bisa digunakan untuk SR. 

"Kami juga masih menunggu kebijakan gubernur terkait kemungkinan integrasi SR dengan program pendidikan lainnya di Jawa Tengah, seperti SMK Jateng," imbuhnya. (*)